Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar Minta Pemkab Blitar Harus Proporsional dan Keterbukaan Informasi

Rizky Amin

Diperbarui 21 Juni 2023 22:14 WIB

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar Minta Pemkab Blitar Harus Proporsional dan Keterbukaan Informasi

Blitar, MI - Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Kabupaten Blitar mempersoalkan keterbukaan informasi publik untuk proyek-proyek yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Hal ini diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Hearing di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (21/6). Thoat Masruchi, selaku Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar mengungkapkan, bahwa konsep dari otonomi daerah adalah 'participative development'. Dimana pemerintah kabupaten menginisiasikan perencanaan penganggaran, lalu disetujui oleh dewan, kemudian diawasi oleh civil society. “Civil society disini termasuk kami, private sector mitra pemerintah. Ada juga himpunan atau asosiasi profesi, organisasi masyarakat, dan lainnya. Di sini, kami merasa tidak dilibatkan dalam pengawasannya. Kami tidak diberikan akses ke sana, padahal kami punya tim teknik bersertifikasi yang bisa melakukan audit teknik,” ujarnya. Lebih lanjut dia menyebut, selama ini banyak proyek Pemkab yang tidak menggunakan papan nama proyek. Menurut Thoat, hal ini penting dicantumkan, agar masyarakat tahu siapa yang mengerjakan dan ikut mengawasi proyek tersebut. “Akibatnya penerima manfaat tidak tahu, proyek ini dikerjakan sama siapa, dan kualitasnya bagaimana. Inilah pentingnya akses keterbukaan informasi, kami sebagai asosiasi pun tidak tahu, berapa bendera yang telah menjadi mitra pemerintah, berapa yang sudah memperoleh pengerjaan, dan berapa yang belum,” jelas Thoat. Dikatakannya, selama ini dirinya sebagai Ketua, tidak pernah diajak berdialog dengan Pemkab terkait pengerjaan proyek. Dia menilai seharusnya ada fungsi pembinaan jasa konstruksi yang proporsional. “Saya berbicara institusi, saya sebagai Ketua Gapensi, sebagai penanggung jawab tidak pernah diajak berkomunikasi. Kami harap Pemkab berlaku proporsional dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. Adil itu tidak mesti sama, yang kami minta Pemkab harus proporsional, karena anggota kami sekarang ada 69 badan usaha,” pungkasnya. Dalam hearing tersebut, turut hadir beberapa Kepala OPD terkait. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono. Saat dikonfirmasi, dirinya mengatakan, segala masukkan yang disampaikan dalam hearing, merupakan hal baik untuk membangun Kabupaten Blitar menjadi lebih baik. “Ini suatu masukkan yang ke depan, insyaallah kami akan menjalin komunikasi lebih lanjut, untuk sama-sama membangun Kabupaten Blitar lebih baik,” ungkap Dicky. Ditanya tentang, isu adanya pembagian proyek yang tidak adil, Dicky menjawab semua sudah dilakukan sesuai prosedur. Dia pun mengatakan, sudah banyak anggota Gapensi yang telah berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Kendati begitu, dirinya tetap mengakomodir segala masukkan yang ada. “Sebetulnya, tadi sudah saya sampaikan, banyak juga dari anggota Gapensi yang sudah berpartisipasi. Tapi tadi ada masukkan, lebih banyak lagi lah yang bisa berpartisipasi. Intinya baik, ingin sama-sama membangun Kabupaten Blitar,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto menerangkan, persoalan intinya adalah minimnya sosialisasi, sehingga anggota Gapensi sulit berpartisipasi dalam setiap proyek Pemkab. Dia menjelaskan, beberapa anggota Gapensi sudah berpartisipasi, namun BPC Gapensi Kabupaten Blitar sebagai organisasi belum dilibatkan. “Sebenarnya masalahnya sosialisasi yang kurang. Tadi anggota Gapensi juga menyebutkan, sebagian juga sudah ikut bekerja. Tapi Gapensi-nya sebagai sebuah organisasi yang belum dilibatkan. Mengenai E-katalog, ini kan aturan baru, jadi memang harus digencarkan sosialisasinya,” tandasnya. (JK)

Topik:

DPRD Kabupaten Blitar GAPENSI

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar Minta Pemkab Blitar Harus Proporsional dan Keterbukaan Informasi

Berita Sebelumnya

KM Bandar Nelayan 271 Terbakar di Perairan Bali

Berita Selanjutnya

Kenalan Lewat Medsos, Anak di Bawah Umur di Lampung Diperkosa Seorang Pemuda

Berita Terkait

DPRD dan Pemkab Blitar Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2025, Siapkan Langkah Menuju APBD 2026

Ketua DPRD Blitar Dorong Pejabat Baru Wujudkan Birokrasi Profesional dan Berpihak ke Rakyat

Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar Tegaskan Peran Strategis di Daerah

Waspada Zona Rawan, BPBD dan DPRD Sosialisasikan Mitigasi Bencana Gunung Kelud di Garum

Dukung Pengesahan UU TNI dan Pemberantasan Korupsi, Ormas GPI Gelar Aksi Damai

Gerindra Kabupaten Blitar Perkuat Sinergi dengan Media Menyambut Ramadan 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K