Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar Minta Pemkab Blitar Harus Proporsional dan Keterbukaan Informasi
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
Rizky Amin
Diperbarui
21 Juni 2023 22:14 WIB
![Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar Minta Pemkab Blitar Harus Proporsional dan Keterbukaan Informasi](https://monitorindonesia.com/2023/06/GAPENSI.jpg)
Blitar, MI - Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Kabupaten Blitar mempersoalkan keterbukaan informasi publik untuk proyek-proyek yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Hal ini diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Hearing di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (21/6).
Thoat Masruchi, selaku Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar mengungkapkan, bahwa konsep dari otonomi daerah adalah 'participative development'.
Dimana pemerintah kabupaten menginisiasikan perencanaan penganggaran, lalu disetujui oleh dewan, kemudian diawasi oleh civil society.
“Civil society disini termasuk kami, private sector mitra pemerintah. Ada juga himpunan atau asosiasi profesi, organisasi masyarakat, dan lainnya. Di sini, kami merasa tidak dilibatkan dalam pengawasannya. Kami tidak diberikan akses ke sana, padahal kami punya tim teknik bersertifikasi yang bisa melakukan audit teknik,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyebut, selama ini banyak proyek Pemkab yang tidak menggunakan papan nama proyek.
Menurut Thoat, hal ini penting dicantumkan, agar masyarakat tahu siapa yang mengerjakan dan ikut mengawasi proyek tersebut.
“Akibatnya penerima manfaat tidak tahu, proyek ini dikerjakan sama siapa, dan kualitasnya bagaimana. Inilah pentingnya akses keterbukaan informasi, kami sebagai asosiasi pun tidak tahu, berapa bendera yang telah menjadi mitra pemerintah, berapa yang sudah memperoleh pengerjaan, dan berapa yang belum,” jelas Thoat.
Dikatakannya, selama ini dirinya sebagai Ketua, tidak pernah diajak berdialog dengan Pemkab terkait pengerjaan proyek. Dia menilai seharusnya ada fungsi pembinaan jasa konstruksi yang proporsional.
“Saya berbicara institusi, saya sebagai Ketua Gapensi, sebagai penanggung jawab tidak pernah diajak berkomunikasi. Kami harap Pemkab berlaku proporsional dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. Adil itu tidak mesti sama, yang kami minta Pemkab harus proporsional, karena anggota kami sekarang ada 69 badan usaha,” pungkasnya.
Dalam hearing tersebut, turut hadir beberapa Kepala OPD terkait. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono.
Saat dikonfirmasi, dirinya mengatakan, segala masukkan yang disampaikan dalam hearing, merupakan hal baik untuk membangun Kabupaten Blitar menjadi lebih baik.
“Ini suatu masukkan yang ke depan, insyaallah kami akan menjalin komunikasi lebih lanjut, untuk sama-sama membangun Kabupaten Blitar lebih baik,” ungkap Dicky.
Ditanya tentang, isu adanya pembagian proyek yang tidak adil, Dicky menjawab semua sudah dilakukan sesuai prosedur. Dia pun mengatakan, sudah banyak anggota Gapensi yang telah berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Kendati begitu, dirinya tetap mengakomodir segala masukkan yang ada.
“Sebetulnya, tadi sudah saya sampaikan, banyak juga dari anggota Gapensi yang sudah berpartisipasi. Tapi tadi ada masukkan, lebih banyak lagi lah yang bisa berpartisipasi. Intinya baik, ingin sama-sama membangun Kabupaten Blitar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto menerangkan, persoalan intinya adalah minimnya sosialisasi, sehingga anggota Gapensi sulit berpartisipasi dalam setiap proyek Pemkab.
Dia menjelaskan, beberapa anggota Gapensi sudah berpartisipasi, namun BPC Gapensi Kabupaten Blitar sebagai organisasi belum dilibatkan.
“Sebenarnya masalahnya sosialisasi yang kurang. Tadi anggota Gapensi juga menyebutkan, sebagian juga sudah ikut bekerja. Tapi Gapensi-nya sebagai sebuah organisasi yang belum dilibatkan. Mengenai E-katalog, ini kan aturan baru, jadi memang harus digencarkan sosialisasinya,” tandasnya. (JK)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang, Mbak Ita (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-komisi-d-dprd-jatim-alwin-basri.webp)
Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi
30 Juli 2024 19:48 WIB
Nusantara
![RPIK Blitar Tahun 2024-2044 jadi Perda, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Optimis Bawa Dampak Positif Penandatanganan Perda RPIK Bupati Blitar bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar (Foto: Dok MI/JKI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/penandatanganan-perda-rpik-bupati-blitar-bersama-ketua-dan-wakil-ketua-dprd-kabupaten-blitar.webp)
RPIK Blitar Tahun 2024-2044 jadi Perda, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Optimis Bawa Dampak Positif
12 Juni 2024 23:34 WIB
Nusantara
![Insentif RT/RW Terkesan Amburadul, Format Adukan ke DPRD Kabupaten Blitar Suasana rapat dengar pendapat Format bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar (Foto: Dok MI/JK)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/suasana-rapat-dengar-pendapat-format-bersama-komisi-1-dprd-kabupaten-blitar-foto-dok-mijk.webp)
Insentif RT/RW Terkesan Amburadul, Format Adukan ke DPRD Kabupaten Blitar
5 Juni 2024 22:44 WIB
Nusantara
![Hadiri Pelatihan Potensi Pemuda Melalui Ekonomi Kreatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar: Jangan Takut Bekerja Keras Untuk Sukses Suasana saat pelatihan kepada para pemuda Pengembangan Potensi Pemuda Melalui Ekonomi Kreatif (Foto: MI/JK)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/408e729d-23f5-40e5-8ff1-7d316303539e.jpg)
Hadiri Pelatihan Potensi Pemuda Melalui Ekonomi Kreatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar: Jangan Takut Bekerja Keras Untuk Sukses
20 November 2023 20:56 WIB