OTT Jual Beli Kawasan Hutan, Perhutani KPH Blitar: Bukan Gebrakan Semata dan Jadi Efek Jera 

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 24 Agustus 2023 21:03 WIB
Blitar, MI - Perhutani KPH Blitar bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terduga pelaku jual beli lahan kawasan hutan seluas tujuh patok. OTT itu dilakukan di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. "Ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama kami dengan Kejari Blitar dalam rangka menyelamatkan hutan. Tidak ada tawar menawar bagi para pelaku jual beli kawasan hutan. Prosesnya masih berjalan, menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari Kejaksaan," ungkap Administratur (ADM) Perum Perhutani KPH Blitar, Muklisin, Kamis (24/8) Dari OTT tersebut, berhasil diamankan satu orang tersangka berinisial W yang merupakan warga Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Disaat yang sama juga berhasil diamankan barang bukti berupa uang sekitar 6 juta rupiah. "Barang buktinya uang senilai 6 juta rupiah sekian, sedangkan kesepakatan jual beli totalnya 35 juta rupiah," jelasnya. Ini sekaligus menjawab tudingan bahwa gerak cepat Perhutani untuk mengembalikan fungsi hutan di Blitar, hanyalah gebrakan belaka. Muklisin juga berharap, kejadian ini menjadi efek jera agar kedepannya tak ada lagi praktik jual beli lahan kawasan hutan. "Mohon maaf, jika ada yang berkata ini karena ADM dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) baru. Saya katakan, ini bukan gebrakan semata. Semoga jadi efek jera, apalagi untuk kawasan hutan besar seperti di Blitar Selatan sana," tegas Muklisin. Para pelaku jual beli lahan kawasan hutan itu pun terancam terjerat Pasal 50 Ayat 2A Undang-Undang (UU) No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 385 KUHP soal penyerobotan lahan. "Dalam artian para pelaku merasa menguasai lahan kawasan hutan, sehingga memperjual belikannya. Pelanggarannya adalah penggarapan hutan tak prosedural. Untuk KUHP-nya bisa dikenakan Pasal 385 tentang penyerobotan lahan," terangnya. Lebih lanjut ia menyebut, pihak Perhutani sangat terbuka dengan segala aduan masyarakat. Seperti halnya OTT ini, yang juga berawal dari aduan masyarakat. "Kami membuka diri untuk laporan dari masyarakat, apapun itu. Pokoknya dilengkapi dengan bukti-bukti, laporkan pada kami atau Kejaksaan, kami akan tegakkan supremasi hukum, secara tegas dan humanis," pungkasnya. (JK)

Topik:

Perhutani Blitar Perhutani

Berita Sebelumnya

DPRD Kota Bekasi Gelar Sidang Paripurna Bahas Penetapan Pemberhentian Wali Kota

Berita Selanjutnya

Dosen UIN Solo Ditemukan Tewas di Rumah, Ada Tanda Kekerasan di Tubuhnya

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Perum Perhutani Diduga Tahu Suap Pengelolaan Hutan Inhutani V

16 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Bersama Eks Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro, Manager Accounting PT Paramitra Mulia Langgeng Sudirman Amran Dipanggil KPK

7 Oktober 2025 12:52 WIB

Hukum
Mantan Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro (Foto: Dok BUMN)

KPK Periksa Eks Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro

7 Oktober 2025 12:47 WIB

Hukum
Dosen hukum pidana Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Azmi soal OTT Inhutani V: Instrumen Shock Therapy Memutus Rantai Praktik Kotor selama Ini Tertutup Rapat

15 Agustus 2025 00:15 WIB

Hukum
Perum Perhutani (Foto: Dok MI/Aswan)

KPK Usut Aliran Dana Suap Izin Pemanfaatan Hutan ke Perhutani

14 Agustus 2025 22:25 WIB

Hukum
Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady, Staf Perizinan PT SB Group Aditya dan Direktur Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi mengenakan rompi tahanan KPK (Foto: Dok MI/Aswan)

Kasus Suap Izin Pemanfaatan Hutan Inhutani V Hilangkan PNBP Rp15, 9 T per Tahun

14 Agustus 2025 18:48 WIB