Ketum PITI Dr Ipong Hembing Putra Tergugat Perkara Nomor 32/PDT.Sus-Merek/2023, Saksi Ahli Penggugat: Yang Mendapatkan Perlindungan Pendaftar Pertama PITI Persaudaraan

Nicolas

Diperbarui 25 Agustus 2023 13:19 WIB

Jakarta, MI - Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia atau Ketum PITI Dr Ipong Hembing Putra selaku Tergugat dalam perkara Nomor 32/PDT.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.JKT PST dalam agenda persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/8). Penggugat menghadirkan 2 saksi fakta dan 1 saksi ahli Andi Supanto yang berasal dari pensiunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari pantauan awak media pada persidangan yang digelar pada hari Kamis (24/8/2023), Saksi Ahli Penggugat memberikan keterangan yang dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keahliannya. Saksi ahli menyatakan, bahwa dalam konsep perlindungan hukum di Indonesia menganut sistem konstitutif dari tahun 1992 tentang Merek dan berlaku mulai 1 April 1993 sampai sekarang. Bahwa hanya Merek yang terdaftar dilindungi berdasarkan pendaftaran atau disebut first to file. "Indonesia mengandung azas konstitusi, maka pendaftar pertama yang mendapat perlindungan hukum," ujar Andi. Andi menambahkan, dalam pemeriksaan administrasi dan proses pemeriksaan subtantif sudah dilakukan oleh pemeriksa dan apabila tidak ada yang keberatan dari pihak manapun juga terkait dengan etiket dan Merek yang didaftarkan maka menteri akan menerbitkan sertifikat merek yang didaftarkan. Bahkan saksi ahli saat ditanya oleh Kuasa Hukum Penggugat tentang proses pemeriksaan subtantif, ahli menjawab dasar pemeriksaan pada pasal 20 dan 21 pasal 20 yaitu tentang absolut dan pasal 21 memiliki persamaan pada pokoknya dengan terdaftar pertama. Hal itu menjadi dasar pemeriksaan team pemeriksa Merek bisa memperluas pemeriksaan terlebih dahulu keterkaitan dengan pemeriksaan. "Kemungkinan ya, tetapi hanya bagi Merek terkenal. Contoh ada orang mengajukan Merek untuk Honda atau Toyota untuk kelas kacang goreng maka pemeriksa akan langsung menolak karena Merek Honda dan Toyota sudah terkenal dimasyarakat," katanya. Tetapi tidak ada kewajiban bagi pemeriksa Merek untuk melihat-lihat Merek yang ada dimasyarakat. Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan kepada Merek yang Terdaftar terlebih dahulu. "Pemeriksa itu memeriksa berdasarkan prinsip first to file," tegas Andi. Berdasarkan penelusuran informasi yang didapat, Merek dan logo Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) adalah Merek yang pertama terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI bukan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Sebelum Saksi Ahli membuat pernyataan, Ketua Majelis Hakim mengingatkan Ahli untuk bertindak secara objektif dan Ahli diambil sumpahnya. Dalam agenda sidang sebelumnya Pihak Penggugat menghadirkan saksi fakta yaitu Jusuf Hamka yang dimana patut diduga melakukan keterangan palsu. Andi Supanto saksi ahli penggugat menyatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Hukum dan Ham cq Dirjen HAKI pendaftaran pertama adalah PITI Persaudaraaan Islam Tionghoa Indonesia. Maka yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah PITI Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia.[Lin]

Topik:

piti Ipong Hembing

Ketum PITI Dr Ipong Hembing Putra Tergugat Perkara Nomor 32/PDT.Sus-Merek/2023, Saksi Ahli Penggugat: Yang Mendapatkan Perlindungan Pendaftar Pertama PITI Persaudaraan

Berita Sebelumnya

JAM-Pidum Fadil Zumhana: Menghidupkan Kembali Semangat Keadilan Subtantif Melalui Rumah Restorative Justice

Berita Selanjutnya

Kunjungi Pemprov Malut, Menteri PANRB Pilih Makan di Restoran, Apa Masalahnya?

Berita Terkait

Ketum PITI Minta APH Lainnya Bertindak Sama seperti Kejagung

Kasus Korupsi CPO, PITI Apresiasi Kejagung Sita Rp 11,8 Triliun

Kutuk Keras Kapolres Ngada Tersangka Asusila dan Pengguna Narkoba, Ketum PITI Dr Ipong Minta Kapolri dan Presiden Evaluasi Polri

Ketum PITI Ipong Hembing Laporkan Oknum Hakim Pengadilan Niaga Jakpus ke KY

Catat! PITI Ipong Hembing Putra Inkracht di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Ketum PITI Ipong Hembing Laporkan Hakim Pengadilan Niaga Jakpus ke Badan Pengawasan MA

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K