Kantor Bupati Dibakar Massa, Pelayanan Pemerintahan di Pohuwato Tetap Berjalan

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 22 September 2023 21:23 WIB
Jakarta, MI - Pelayanan pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato dipastikan tetap berjalan normal, meski kantor bupati telah dibakar massa dan tidak dapat digunakan. Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengatakan, telah meminta Bupati Pohuwato tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat seperti biasanya. Ia pun menyarankan bupati segera mencari gedung alternatif lain yang bisa ditempati sementara. "Walaupun terganggu namun tidak secara keseluruhan mengganggu pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat," kata Ismail. Ismail menuturkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo siap mendukung bupati dan jajaran pemerintah daerah di Pohuwato, untuk melaksanakan pelayanan tersebut. "Saya bersama Pak Kapolda, Pak Danrem 133 Nani Wartabone, masih bersama masyarakat untuk menjamin ketertiban dan keamanan di Marisa, Kabupaten Pohuwato," ujarnya. Dikatakan Ismail, pihak Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato sedang melakukan pendataan terhadap objek vital yang dirusak dan dibakar massa, beserta total kerugian yang dialami setelah kerusuhan. "Walaupun sebenarnya saya ada acara penting lainnya, tetapi ini lebih penting, sehingga saya harus tetap tinggal di sini bersama-sama dengan Pak Kapolda dan Danrem," ucapnya. Ismail menyesalkan adanya perusakan dan pembakaran yang dilakukan sekelompok orang saat unjuk rasa penambang di Kabupaten Pohuwato, Kamis (21/9). "Aksi tersebut harusnya tidak dilakukan, karena hanya akan merugikan masyarakat," kata Ismail. Ia mengungkapkan jika kantor Bupati adalah pusat layanan, pusat pemerintahan yang dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu berasal dari uang masyarakat. "Jadi kalau kita membakar berarti merugikan kita sendiri sebagai masyarakat," jelasnya. #Kantor Bupati Dibakar Massa, Pelayanan Pemerintahan di Pahuwato Tetap Berjalan

Topik:

Kantor bupati pohuwato Kantor Bupati Pohuwato dibakar

Berita Sebelumnya

Masuk Hari Kedua, Kementerian ATR dan Dinas PUPR Masih Fokus Bahas RTRW Provinsi Maluku Utara

Berita Selanjutnya

40 Orang Ditangkap Terkait Demo Ricuh Bakar Kantor Bupati Pohuwato