Masuk Hari Kedua, Kementerian ATR dan Dinas PUPR Masih Fokus Bahas RTRW Provinsi Maluku Utara
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
Rizky Amin
Diperbarui
22 September 2023 17:07 WIB
![Masuk Hari Kedua, Kementerian ATR dan Dinas PUPR Masih Fokus Bahas RTRW Provinsi Maluku Utara](https://monitorindonesia.com/2023/09/PUPR-Maluku-Utara.jpg)
Sofifi, MI - Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara sudah masuk hari kedua, di Hotel THE 101 Sedayu Darmawangsa, Jakarta Selatan.
“Hari ini tim masih lanjut membahas draf revisi RTRW,” kata Plt Kadis PUPR Malut, Daud Ismail via telepon, Jumat (22/9).
Sebelumnya, pada saat pembukaan rapat di hari pertama, Kamis (21/9) kemarin, dia mengatakan, dengan percepatan Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara bagi dia sangat penting.
Mengingat beberapa perubahan yang signifikan terhadap aturan-aturan yang sudah diterbitkan.
“Diantaranya, UU Cipta Kerja beserta PP turunannya. Untuk itu, proses revisi RTRW tinggal menunggu jadwal pembahasan KLHS dari Kementerian KLHK dan pembahasan dengan DPRD Malut,” jelas Daud.
Berdasarkan data yang dimiliki Monitorindonesia.com, ada beberapa materi penting yang tercantum dan turut dibahas dalam revisi RTRW Provinsi Maluku Utara oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Dinas PUPR Malut. Poin-pint tersebut sebagai berikut;
Pertama, Berita acara kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi
Kedua, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Perda)
Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang telah mencakup muatan pengaturan perairan pesisir
Keempat, Persetujuan teknis pengaturan perairan pesisir dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan
Kelima, Materi tekhnis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, dan album peta yang sudah meingintegrasikan muatan pengaturan perairan pesisir
Meliputi;
a. peta dasar;
b. peta tematik, dan
c. peta rencana.
Keenam, Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
Ketujuh, Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur
Kedelapan, Berita Acara Konsultasi Publik (minimal dua kali)
Kesembilan, Berita acara dengan provinsi yang berbatasan
Kesepuluh, Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kesebelas, Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan
Keduabelas, Berita acara dan tabel sinkronisasi RTRW Kabupaten/Kota. (ADV/Rais Dero)
Berita Sebelumnya
Berita Terkait
Nusantara
![Malam Gala Dinner dan Puncak Harganas ke-31 di Semarang Dihadiri Pj Gubernur Malut dan Istri Malam Gala Dinner dan Puncak Harganas ke-31 (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/malam-gala-dinner-dan-puncak-harganas-ke-31-foto-ist.webp)
Malam Gala Dinner dan Puncak Harganas ke-31 di Semarang Dihadiri Pj Gubernur Malut dan Istri
10 jam yang lalu
Ragam
![Peran Tokoh Politik dan Geliat Demokrasi di Halmahera Tengah: Butuh Kepemimpinan Eksponensial Fahrul Musa, Tokoh masyarakat Weda-Halteng (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/peran-tokoh-politik-dan-geliat-demokrasi-di-halmahera-tengah-butuh-kepemimpinan-eksponensial.webp)
Peran Tokoh Politik dan Geliat Demokrasi di Halmahera Tengah: Butuh Kepemimpinan Eksponensial
10 jam yang lalu
Nusantara
![Rp 300 Miliar untuk Pendidikan di Maluku Utara, Sekolah Diminta Hentikan Pungli Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kepala-dinas-pendidikan-dan-kebudayaan-provinsi-maluku-utara-imran-jakub.webp)
Rp 300 Miliar untuk Pendidikan di Maluku Utara, Sekolah Diminta Hentikan Pungli
29 Juni 2024 22:44 WIB
Nusantara
![Kadikbud Imran Jakub Warning Kepsek SMA SMK di Maluku Utara Soal Dana BOS Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Imran Jakub (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kepala-dinas-pendidikan-dan-kebudayaan-maluku-utara-imran-jakub-foto-mird.webp)
Kadikbud Imran Jakub Warning Kepsek SMA SMK di Maluku Utara Soal Dana BOS
29 Juni 2024 16:54 WIB
Nusantara
![Kesetaraan Hak dalam Pendidikan: O2SN dan OSN untuk Semua Jenjang Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/imran-jakub.webp)
Kesetaraan Hak dalam Pendidikan: O2SN dan OSN untuk Semua Jenjang Pendidikan
29 Juni 2024 10:46 WIB