Fraksi GPN Sampaikan Pandangan Umum Fraksi, Ini Intinya

Blitar,  MI - Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (FGPN) DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023, pada Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD, pada Rabu (20/03) malam.

Pandangan umum itu disampaikan juru bicara Fraksi GPN Sunarto pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib dan dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom serta sejumlah kepala OPD.

Mengawali pandangan umum fraksi,  Sunarto memberikan apresiasi kepada Bupati Blitar yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah yakni menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023.

”Dalam kesempatan ini Kami Fraksi GPN ingin memberi masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, yang diharapkan mendapatkan penanganan segera di tahun ini,”  kata Sunarto saat membacakan pandangan umumnya.

Masukkan itu, masih Sunarto mengatakan dalam perencanaan, pelelangan dan penjadwalan dalam suatu proses pekerjaan. Pihaknya memberikan saran, dalam mengambil dan melaksanakan keputusan harus secara konsisten memegang kesepakatan, aturan yang secara legal formal menjadi keputusan Pemerintah Kabupaten Blitar.

”Kepada kepala SKPD dan siapa pun juga, ketika menerima instruksi dari atasan harus disertai nota dinas yang jelas. Jangan sekali - kali mau melaksanakan program di luar program-program yang tidak ada dasar hukumnya, karena dapat mengakibatkan amburadulnya manajemen pemerintahan dan mengakibatkan amburadulnya program pembangunan dan amburadulnya manajemen keuangan," ujarnya.

Meskipun banyak program yang diusung telah mendapatkan capaian prestasi, namun Fraksi GPN tetap mengajak Pemerintah Daerah tetap terus bekerja keras.

Karena pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat Kabupaten Blitar yang berada dalam garis kemiskinan, pengangguran atau kesulitan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

”Semoga atas capaian pemerintah daerah terhadap sejumlah prestasi dan berbagai penghargaan tersebut, dapat memotivasi dan memacu daya saing sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar,”pungkasnya. (JK/ADV/DPRD)