Tahun Ini, Pemkab Purwakarta Raih Opini WTP Lagi

Purwakarta, MI - Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun ini meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Kabupaten Purwakarta sudah mendapatkan opini WTP sebanyak sembilan kali.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha usai mengikuti agenda penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi, serta jajaran Pemkab Purwakarta.

"Alhamdulillah Pemkab Purwakarta dapat mempertahankan opini WTP pada tahun ini, tentu hal tersebut bukan suatu hal yang mudah," kata Sekda Purwakarta Norman Nugraha, Rabu (22/5/2024).

Dijelaskannya, peng hargaan opini WTP kali ini merupakan yang ke 9 kali diterima oleh Pemkab Purwakarta berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Menurut Norman, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang baik semua elemen di Pemkab Purwakarta serta bimbingan dari Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Terkait dengan masukan dan rekomendasi dari BPK, maka akan terus diperbaiki oleh jajarannya. Atas nama Pemkab Purwakarta, Norman mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas masukan dan solusi dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Norman juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta selaku mitra Pemkab Purwakarta.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Benni Irwan selaku Penjabat Bupati Purwakarta atas bimbingannya serta seluruh kepala perangkat daerah Pemkab Purwakarta atas kolaborasi yang telah terjalin, semoga ke depan semakin lebih baik," ujarnya.

Ke depan, lanjut Norman, opini WTP tersebut akan terus dipertahankan. Pemkab Purwakarta memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP ini merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah.

"Saya berharap, dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan stabil oleh perangkat daerah akan berdampak baik juga terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat," pungkasngya. (Ks)