Kadiskominfo Kabupaten Bandung Bungkam soal Anggaran Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eslon II da III

Bandung, MI - Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung, Jawa Barat menganggarkan lebih dari Rp 100 juta dalam belanja sewa kendaraan operasional untuk pejabat Elson II.

Anggaran pengadaan belanja sewa kendaraan operasional untuk pejabat Elson II itu tercantum dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) yang dilihat Monitorindonesia.com hari ini, Selasa (4/3/2025).

Dalam laman SIRUP LKPP tersebut, anggaran belanja pengadaan sewa kendaraan operasional Pejabat Eslon II Pagu Rp 167.400.000 metode pemilihan E-Purchasing yang menggunakan APBD dengan kode 53694425 waktu pemilihan Desember 2024.

Sedangkan anggaran belanja pengadaan sewa kendaraan operasional untuk pejabat Eslon III Pagu Rp 408.240.000 metode pemilihan E-Purchasing yang juga menggunakan APBD dengan kode 53694473 waktu pemilihan Desember 2024.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha saat dikonfirmasi terkait anggaran tersebut dipergunakan untuk jenis kendaraan apa pak? Dan digunakan dalam kegiatan apa?

Hingga berita ini dibuat, Yosep Nugraha masih belum juga memberikan jawaban alias bungkam.

Anak buah Bupati Bandung, Dadang Supriatna ini diduga sengaja enggan memberikan jawaban terkait anggaran belanja pengadaan sewa kendaraan operasional untuk pejabat Elson II dan Eslon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat agar turun tangan untuk melakukan audit secara detail terkait anggaran belanja pengadaan sewa kendaraan operasional untuk pejabat Elson II dan Eslon III di lingkungan Pemkab Bandung.

Dengan begitu, masyarakat khususnya warga Kabupaten Bandung bisa mengetahui secara jelas, apakah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 itu sudah sesuai aturan atau sebaliknya.

Apalagi anggaran yang digunakan tersebut merupakan (uang rakyat-red)  yang berasal dari pajak. (Sugiyanto)