DPRD Ungkap 2.734 Aset Kota Bogor Belum Tersertifikasi

Bogor, MI - Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2024. 

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah persoalan pengelolaan aset daerah yang dinilai masih menyisakan berbagai tantangan serius.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menegaskan bahwa masih banyak aset milik pemerintah kota yang belum tersertifikasi secara resmi. 

Menurut data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dari total aset milik Pemerintah Kota Bogor, terdapat 2.734 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Hal ini yang menjadi perhatian serius karena berdampak pada legalitas dan potensi pemanfaatan aset tersebut. 

“Kami mendesak BKAD untuk mempercepat proses sertifikasi aset bekerja sama dengan BPN. Sertifikasi aset adalah fondasi penting dalam pengelolaan dan pengamanan aset milik daerah. Termasuk menghindari terjadinya sengketa atau konflik kepemilikan aset dengan pihak lain,” ujar Karnain. Dikutip Rabu (23/4/2025).

Komisi I juga menyoroti kontribusi rendah dari aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Diketahui, terdapat sekitar 700 hingga 800 aset yang dikelola oleh pihak ketiga tetapi hanya menghasilkan Rp2 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Evaluasi terhadap seluruh bentuk kerja sama ini sangat penting agar aset-aset tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah,” tuturnya.

Komisi I turut mendorong percepatan digitalisasi data aset sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam proses pengawasan.

Penerapan sistem digital diyakini akan mempermudah DPRD dan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi pengelolaan aset daerah.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I merekomendasikan peningkatan kinerja tim yang bertugas mendata dan mengelola aset, termasuk kemungkinan penambahan anggaran insentif dalam RAPBD-P 2025 untuk mendukung percepatan proses sertifikasi dan validasi data aset.