Dorong Transparansi Anggaran, Kakanwil Kemenkum Jambi Jalin Sinergi Strategis dengan BPK

Jambi, MI – Upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel terus digencarkan oleh jajaran pemerintah daerah. Kamis (3/7/2025), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Jambi, Idris, melakukan audiensi resmi ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi.

Kunjungan strategis ini disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jambi, Muhamad Toha Arafat, di ruang pertemuan utama. Audiensi bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan menjadi forum terbuka untuk membahas penguatan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pengelolaan anggaran negara di tingkat wilayah.

Dalam pertemuan tersebut, Idris tidak datang sendiri. Ia didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, Hidayat, serta Kepala Kanwil Kemenkum, Sukiman. Ketiga pimpinan wilayah ini hadir membawa semangat kolaboratif untuk mewujudkan pengawasan keuangan negara yang lebih solid dan kredibel.

“Kami menyadari pentingnya membangun sinergi lintas lembaga, khususnya dengan BPK yang memiliki mandat konstitusional dalam menjaga akuntabilitas anggaran. Kemenkum Jambi berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip Good Governance dengan membuka ruang kolaborasi terbuka,” ujar Idris.

Menurut Idris, transparansi dan efisiensi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan dalam menghadapi tantangan birokrasi dan tuntutan publik yang semakin tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPK Jambi, Muhamad Toha Arafat, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus memperkuat komunikasi kelembagaan dan memberikan masukan konstruktif dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyambut baik inisiatif Kemenkum Jambi. Ini adalah contoh nyata bagaimana antarinstansi dapat saling mendukung dalam memperkuat kontrol terhadap pengelolaan keuangan negara secara profesional dan berintegritas,” ungkap Toha.

Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan produktif, memperlihatkan semangat sinergi yang tak hanya formalitas, tetapi disertai dengan arah kebijakan yang jelas: efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama yang mencerminkan keharmonisan antarlembaga, sekaligus menjadi penegasan bahwa transparansi dalam birokrasi harus dibangun dari atas, oleh para pemimpin yang berani menjalin sinergi nyata.