Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar Tegaskan Peran Strategis di Daerah

Blitar, MI– DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Jumat (15/08) di Graha Paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I H. M. Rifa’i, Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, dengan dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Wakil Bupati Beky Herdiyansyah, jajaran Forkopimda, Penjabat Sekda, kepala OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, M. Rifa’i menegaskan bahwa peringatan 17 Agustus adalah momen penting untuk membangkitkan semangat kebangsaan.

“Setiap tanggal 17 Agustus menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan semangat dan membangun komitmen dalam mengisi kemerdekaan. Kita wajib bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang merupakan rahmat Allah SWT,” ujarnya.

Tema peringatan tahun ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, menurut Rifa’i, menegaskan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui persatuan dan kedaulatan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. 

“Tiga pilar ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan seruan semangat kemerdekaan dari pimpinan DPRD. 

“Dirgahayu Republik Indonesia! Semoga semangat juang para pahlawan menginspirasi kita untuk terus bersatu dan membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya.

Usai rapat, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, menyampaikan keterangan pers didampingi M. Rifa’i. Ia mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesatuan eksekutif–legislatif.

“Keputusan legislatif tidak serta merta melemahkan pemerintahan, tapi harus menjadi satu kesatuan. Presiden juga menginstruksikan agar program prioritas pusat disukseskan, tentu dengan menyesuaikan kebutuhan rakyat di daerah,” ujar Ratna.

Menanggapi isu tambang ilegal yang disinggung Presiden, Ratna menegaskan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat. 

“Sudah ada regulasi baru agar Kabupaten Blitar bisa memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor tambang legal. Tambang ilegal jelas merugikan negara,” tegasnya.

Terkait isu kurang harmonisnya hubungan legislatif dan eksekutif di Blitar, ia memastikan komunikasi tetap terjaga. 

“Kami berkomitmen menjaga sinergi demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(JK/ADV)