Massa PSHT Geruduk DPRD dan KONI Blitar, Ancam Aksi Lebih Besar Jika Tuntutan Tak Digubris

Blitar, MI - Ratusan pendekar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHST) di bawah kepemimpinan Kangmas Taufiq menggelar aksi damai di kantor DPRD dan KONI Kabupaten Blitar, pada Kamis (7/5/2026). 

Mereka menuntut penegakan hukum terhadap kelompok yang dinilai menggunakan nama PSHT tanpa legalitas resmi.

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak adanya langkah tegas dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan polemik yang disebut telah berlangsung selama hampir sembilan tahun.

Ketua Cabang PSHT Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetyo atau yang akrab disapa Bagas, menegaskan pihaknya meminta IPSI segera mengambil langkah melalui musyawarah cabang luar biasa (muscablub) maupun pembekuan kepengurusan apabila diperlukan.

“Kami meminta ada tindakan nyata. Persoalan ini sudah terlalu panjang. Kami beri waktu maksimal satu bulan untuk ada penyelesaian,” ujar Bagas usai audiensi.

Menurutnya, selama ini atlet-atlet binaan PSHT Kabupaten Blitar kesulitan masuk dalam pembinaan resmi karena rekomendasi organisasi berada di pihak lain yang disebut menyerupai organisasi mereka.

“Banyak atlet kami akhirnya dibawa ke daerah lain. Padahal atlet asli Kabupaten Blitar cukup banyak,” katanya.

Bagas juga memperingatkan, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons sesuai harapan, massa akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar.

“Kalau dalam satu bulan tidak ada hasil, kami akan datang dengan massa sepuluh kali lipat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Kabupaten Blitar, Fatatoh, menyatakan pihaknya tidak akan mencampuri konflik internal organisasi pencak silat. 

Namun KONI berjanji memfasilitasi komunikasi dengan IPSI Jawa Timur dan seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Blitar.

“KONI tidak bisa serta-merta mengambil keputusan sendiri. Semua harus melalui mekanisme organisasi, termasuk muscab atau muscablub,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KONI bersama IPSI Jawa Timur akan mencoba duduk bersama dengan seluruh perguruan pencak silat untuk mencari solusi terbaik agar polemik tidak mengganggu pembinaan atlet menuju agenda olahraga daerah mendatang.

Menurut Fatatoh, surat rekomendasi kepada IPSI Jawa Timur akan segera dikirim sebagai tindak lanjut hasil audiensi dengan massa PSHT.

“Kami akan segera berkirim surat ke IPSI Jawa Timur dan menyampaikan seluruh aspirasi yang masuk,” katanya.

Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dari . DPRD Kabupaten Blitar bersama Forkopimda juga disebut akan memfasilitasi proses penyelesaian agar konflik organisasi tidak semakin meluas. (JK)