Sofifi, MI - DPRD Malut menjadwalkan rapat gabungan lintas komisi untuk menindaklanjuti dugaan persoalan pengelolaan limbah medis di RSU Sofifi yang saat ini menjadi sorotan publik.
Rapat tersebut digelar sebagai langkah pengawasan menyusul adanya indikasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit yang diduga belum sepenuhnya sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Ketua Komisi IV DPRD Malut, Muhajirin Bailusy, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Malut untuk memanggil sejumlah instansi terkait guna meminta penjelasan resmi dan menyeluruh.
“Rapat gabungan ini melibatkan Komisi IV dan Komisi III. Komisi IV membidangi kesehatan, sedangkan Komisi III membidangi lingkungan hidup,” ujar Muhajirin di Ternate, Jumat (5/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi IV akan menghadirkan Dinas Kesehatan Malut serta manajemen RSU Sofifi. Sementara Komisi III akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan penjelasan teknis terkait pengelolaan limbah medis.
Muhajirin menegaskan DPRD tidak hanya ingin mendengar klarifikasi, tetapi juga memastikan kebenaran kondisi di lapangan serta kepatuhan terhadap aturan pengelolaan limbah B3.
“Kami akan meminta penjelasan langsung dari semua pihak terkait agar persoalan ini terang dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, pengelolaan limbah medis merupakan aspek krusial yang seharusnya sudah terintegrasi sejak tahap perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan. Limbah B3, kata dia, memiliki risiko tinggi sehingga wajib ditangani dengan sistem yang ketat, terukur, dan sesuai standar.
Muhajirin Bailusy menegaskan akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan limbah di RSU Sofifi, termasuk rencana perbaikan jangka panjang agar tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.
“Kami tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi juga akan meminta langkah konkret dan rencana sistem pengelolaan limbah B3 yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Sebelumnya, isu pengelolaan limbah medis di RSU Sofifi mencuat setelah hasil koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian dengan SOP yang berlaku. Kondisi tersebut memicu perhatian publik dan mendorong DPRD Malut memperkuat fungsi pengawasan lintas sektor melalui rapat gabungan komisi.
