Buleleng, MI– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Singaraja meluapkan kekecewaan di depan Kantor DPRD Buleleng, Senin (29/6/2026).
Aksi yang diikuti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu berlangsung panas setelah tidak satu pun pimpinan maupun anggota DPRD hadir menemui massa.
Mahasiswa menilai ketidakhadiran para legislator menunjukkan rendahnya keseriusan DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Kami datang baik-baik untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir menemui kami. Padahal suara yang kami bawa adalah suara rakyat,” tegas Ketua Umum HMI Singaraja, Didit Kurniadin, saat berorasi.
Selain memprotes absennya anggota dewan, mahasiswa juga menagih kejelasan berbagai tuntutan yang pernah mereka sampaikan pada aksi tahun lalu. Hingga kini, mereka mengaku belum menerima penjelasan mengenai perkembangan maupun tindak lanjut aspirasi tersebut.
“Kami ingin mempertanyakan sampai sejauh mana tuntutan kami tahun lalu. Jangan sampai aspirasi rakyat hanya diterima, lalu ditumpuk tanpa ada tindak lanjut,” ujar Didit.
Dalam aksinya, mahasiswa menegaskan kritik yang mereka sampaikan merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
“Kritik bukan kesalahan. Kami hadir karena peduli terhadap kondisi Buleleng,” katanya.
Massa kemudian memberikan ultimatum kepada DPRD Buleleng. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar jika dalam waktu sepekan tidak ada kejelasan terhadap tuntutan yang disampaikan.
Tujuh Tuntutan Nasional dan Lima Isu Lokal
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa tujuh tuntutan nasional, antara lain:
Penegakan Pasal 33 UUD 1945,
Penyediaan 19 juta lapangan kerja,
Perombakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),
Penolakan revisi UU TNI dan UU Polri,
Penyelamatan sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup,
Perbaikan distribusi BBM bersubsidi,
Penghentian kriminalisasi terhadap ruang sipil.
Selain itu, mereka juga mengangkat lima isu lokal, yakni transparansi proyek Bandara Bali Utara, penanganan krisis ekologis TPA Bengkala, penghentian kebijakan pajak yang dinilai memberatkan UMKM dan coffee shop lokal, peningkatan anggaran untuk jalan, penerangan jalan umum dan drainase, serta perlindungan lahan subak dari alih fungsi.
DPRD Minta Maaf
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng, I Nyoman Toya, menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan dan anggota DPRD tidak dapat hadir. Menurutnya, ketidakhadiran para legislator bertepatan dengan Hari Purnama sehingga banyak yang sedang mengikuti kegiatan keagamaan.
“Kami selaku Sekretariat DPRD akan menyampaikan seluruh tuntutan dan aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa kepada pimpinan dan anggota DPRD,” ujarnya.
Toya memastikan seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Buleleng serta mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan damai.
Meski demikian, penjelasan dari pihak sekretariat belum memuaskan massa aksi. Perwakilan mahasiswa kembali mempertanyakan nasib berbagai aspirasi yang telah diserahkan pada tahun sebelumnya, khususnya terkait persoalan pendidikan dan kajian yang pernah mereka sampaikan.
Mereka juga meminta kepastian bahwa 12 tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini benar-benar diterima dan akan ditindaklanjuti, mengingat tidak ada satu pun pimpinan maupun anggota DPRD yang hadir secara langsung menerima aspirasi tersebut.**
