Medan, MI– Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai platform menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026).
Massa yang tergabung dalam aksi bertajuk "707" mendesak pemerintah segera merealisasikan kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen secara menyeluruh, termasuk untuk layanan pengantaran makanan dan barang yang selama ini dinilai masih membebani pengemudi.
Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, massa menegaskan bahwa kebijakan yang dijanjikan pemerintah belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan para pengemudi.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyinggung janji Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyampaikan kebijakan pembatasan potongan aplikasi menjadi 8 persen.
"Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8 persen potongan aplikasi. Namun sampai hari ini penerapannya masih jauh dari ekspektasi dan harapan kami semua. Sudah satu minggu berjalan sejak 1 Juli, tetapi dampaknya belum kami rasakan," ujar salah seorang orator dari atas mobil komando.
Menurut massa, aturan tersebut saat ini hanya menyasar layanan angkutan penumpang, sedangkan layanan pesan-antar makanan maupun barang masih dikenai potongan yang dinilai tinggi.
"Perpres menjadi ambigu karena hanya menyasar layanan penumpang. Sementara layanan food dan antar barang yang setiap hari kami kerjakan masih menerapkan argo murah dan potongan besar. Ini yang kami minta diperbaiki," tegas orator.
Massa juga menilai perhatian pemerintah masih terfokus pada aplikator besar, sementara pengemudi dari platform lain belum memperoleh perlindungan yang sama.
"Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Masih banyak aplikasi lain yang juga mencari nafkah di jalan setiap hari, tetapi belum mendapat perhatian yang sama," katanya.
DPRD Sumut Janji Kawal Aspirasi ke Jakarta
Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh Anggota DPRD Sumatera Utara, Benny Harianto Sihotang, yang menyatakan seluruh tuntutan pengemudi akan diteruskan kepada DPR RI.
Ia mengakui persoalan yang dihadapi pengemudi ternyata tidak hanya berkaitan dengan angka potongan aplikasi sebesar 8 persen, tetapi juga menyangkut skema tarif dan mekanisme pemotongan yang masih dianggap merugikan.
"Kami sudah mendengar tuntutan kawan-kawan. Ternyata persoalannya bukan hanya angka 8 persen, tetapi ada persoalan lain yang juga harus diselesaikan, termasuk mengakomodasi aplikasi seperti Shopee Food, Maxim, InDrive, dan platform lainnya," ujar Benny.
Menurutnya, DPRD Sumut memahami keluhan para pengemudi yang merasa pendapatannya belum meningkat meski kebijakan potongan aplikasi mulai diberlakukan.
"Kami mendengar jeritan Bapak dan Ibu semua. Ternyata potongan 8 persen bukan berarti otomatis penghasilan pengemudi naik. Ini menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan," katanya.
Benny juga memastikan DPRD Sumut akan mengawal pembentukan regulasi yang lebih kuat mengenai profesi pengemudi ojek online di tingkat nasional.
"Untuk undang-undangnya kami akan terus mengawal. Informasi yang kami terima, pembahasannya sedang berproses di Baleg DPR RI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pimpinan dan kami bawa ke Jakarta," tegasnya.**
