Kotawaringin Timur, MI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus menunjukkan tren mengkhawatirkan.
Di tengah meningkatnya jumlah titik api dan meluasnya area yang terbakar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mendesak pemerintah segera menambah armada helikopter water bombing agar kebakaran tidak semakin meluas.
Saat ini Kalimantan Tengah hanya memiliki dua helikopter water bombing. Namun, seluruh armada tersebut masih difokuskan untuk memadamkan kebakaran besar di Kabupaten Pulang Pisau, sehingga penanganan karhutla di Kotim dinilai belum optimal.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan kebutuhan satu unit helikopter tambahan yang siaga di Bandara H Asan Sampit sudah tidak bisa ditunda lagi mengingat intensitas kebakaran terus meningkat selama musim kemarau.
"Kami sudah mengajukan permohonan. Mudah-mudahan ada tambahan satu unit helikopter water bombing lagi yang bisa siaga di Bandara H Asan Sampit untuk mendukung penanganan karhutla di Kotim," kata Multazam, Jumat (18/7/2026).
Menurutnya, keberadaan helikopter sangat penting untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat, sekaligus mempercepat proses pemadaman sebelum api meluas ke kawasan yang lebih besar.
Data BPBD mencatat, sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 telah terdeteksi lebih dari 300 titik panas (hotspot) di Kotim. Sementara luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 145 hektare.
Meski luas kebakaran berada di urutan kedua setelah Pulang Pisau, Kotim kini menjadi daerah dengan frekuensi kejadian karhutla tertinggi di Kalimantan Tengah, menandakan ancaman kebakaran terus berulang dan semakin sulit dikendalikan.
"Kalau dari sisi luasan kebakaran kita berada di urutan kedua setelah Pulang Pisau. Tetapi kalau frekuensi kejadian, Kotim yang paling banyak," ungkapnya.
BPBD menjelaskan, pengerahan helikopter water bombing dilakukan berdasarkan laporan tim pemadam di lapangan yang dipadukan dengan hasil patroli udara dua kali sehari. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar penentuan titik api yang harus diprioritaskan agar operasi pemadaman berlangsung lebih efektif.
Di tengah upaya memerangi karhutla, pemerintah daerah juga mulai menghadapi ancaman lain akibat musim kemarau panjang, yakni krisis air bersih. Hingga kini sedikitnya empat desa rutin meminta bantuan distribusi air bersih karena sumber air mulai menyusut.
"Dalam satu kali distribusi, kebutuhan air mencapai sekitar 15.000 hingga 20.000 liter sehingga diperlukan sekitar empat sampai lima mobil tangki," lanjutnya.
BPBD bahkan mengingatkan ancaman yang lebih besar mengintai wilayah Pulau Hanaut dan Seranau. Saat kemarau panjang, kedua kawasan tersebut kerap mengalami intrusi air laut yang membuat sumber air tawar berubah menjadi payau dan tidak layak dikonsumsi.
"Ancaman kekeringan masih berpotensi bertambah. Pulau Hanaut dan Seranau memiliki kerentanan lebih tinggi karena saat musim kemarau sering terjadi intrusi air laut sehingga air menjadi tidak layak dikonsumsi," tambahnya.
Apabila kondisi terus memburuk, distribusi air bersih ke wilayah terdampak akan kembali dilakukan melalui jalur sungai seperti saat kemarau ekstrem pada 2015 dan 2019.**
