Pandeglang, MI– Krisis air bersih di Kabupaten Pandeglang, Banten, terus meluas seiring musim kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 6.175 warga dari 1.620 kepala keluarga di 15 desa yang tersebar di tujuh kecamatan terdampak kekeringan akibat mengeringnya sumur gali dan sumur bor.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) telah menyalurkan 91.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih untuk memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Lilis Sulistiyati, mengatakan jumlah wilayah terdampak terus bertambah karena permintaan bantuan air bersih dari desa-desa semakin meningkat.
"Bantuan yang sudah kami distribusikan mencapai 91.000 liter air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan," kata Lilis.
Untuk mempercepat distribusi, BPBD mengerahkan tiga armada mobil tangki berkapasitas 4.000 liter, 8.000 liter, dan 5.000 liter yang menjangkau tujuh kecamatan, yakni Cadasari, Karangtanjung, Sindangresmi, Angsana, Patia, Cikeusik, dan Picung.
Lilis mengungkapkan, Kecamatan Sindangresmi dan Angsana menjadi daerah dengan dampak kekeringan paling serius. Jumlah desa yang mengalami krisis air bersih di dua wilayah tersebut terus bertambah dibandingkan kecamatan lainnya.
"Yang paling parah itu Kecamatan Sindangresmi dan Angsana di wilayah Pandeglang bagian selatan," ujarnya.
Di lapangan, relawan Kampung Siaga Bencana (KSB) bersama BPBD dan unsur Forkopimcam juga terus melakukan distribusi air hingga malam hari. Ketua Forum Komunikasi Relawan KSB Provinsi Banten, Beni Madsira, menyebut Desa Sumur Laban menjadi wilayah terbaru yang meminta bantuan akibat sumber air warga mulai mengering.
"Hari ini kami kembali mengirim air ke Desa Sumur Laban. Desa yang meminta bantuan terus bertambah. Saat ini sudah ada lima desa di Kecamatan Angsana yang mengalami kekeringan dan mengajukan distribusi air bersih," ujar Beni.
Menurutnya, penyaluran bantuan dikawal aparat agar distribusi berlangsung tertib dan merata.
"Kami bersama Forkopimcam mengawal penyaluran air agar bantuan dapat diterima masyarakat secara merata," katanya.
Beni menjelaskan, krisis air dipicu oleh sumur warga yang mengering. Bahkan sumur bor sedalam 30 hingga 40 meter kini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kalau malam tidak dipompa, paginya air masih ada, tetapi setelah dipompa satu hingga dua jam, airnya langsung habis lagi," ungkapnya.
Kondisi tersebut memaksa sebagian warga berjalan hingga 1-2 kilometer menuju sumber mata air di kawasan hutan. Namun debit air yang terus menurun membuat pasokan tetap tidak mencukupi kebutuhan warga.
BPBD memperkirakan jumlah desa terdampak masih akan bertambah apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Pemerintah daerah pun terus memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan paling parah guna mencegah krisis air semakin meluas.**
