Ternate, MI - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meminta Pemprov Malut bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan dan perikanan. Program tersebut meliputi pembangunan 2.000 Kampung Nelayan, desa tematik budidaya ikan, percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga operasi pasar untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Arahan itu disampaikan Mengko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan saat memimpin rapat koordinasi di Hotel Bela, Ternate, Rabu (5/8/2026) bersama Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara.
"Kami baru saja rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Terima kasih kepada Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, dan para bupati yang telah memfasilitasi pertemuan ini untuk menyampaikan kebijakan pemerintah pusat, khususnya di bidang pangan," kata Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun lalu, pemerintah kini mengalihkan fokus pada pengentasan kemiskinan, terutama di kalangan nelayan yang dinilai masih menjadi kelompok masyarakat paling rentan.
Menurutnya, nilai tukar petani padi telah mencapai angka 127, sedangkan nilai tukar nelayan masih berada di angka 103. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 120 dalam satu tahun melalui berbagai program pemberdayaan.
Untuk mencapai target itu, pemerintah pusat akan membangun 2.000 Kampung Nelayan di berbagai daerah. Kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas penunjang seperti cold storage, pabrik es, bengkel perikanan, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Dengan fasilitas tersebut, nelayan tidak lagi dipaksa menjual hasil tangkapan saat harga ikan turun karena dapat disimpan terlebih dahulu di cold storage hingga harga kembali membaik.
Pemerintah juga akan membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih yang berfungsi menyerap hasil tangkapan nelayan ketika harga anjlok sekaligus memasok kebutuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, pemerintah menargetkan setiap kecamatan mampu mewujudkan kemandirian pangan melalui pembangunan desa tematik budidaya ikan di 40 ribu desa di seluruh Indonesia.
Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan dan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di pedesaan. Koperasi nelayan diproyeksikan mampu menyerap sekitar 20 tenaga kerja, sedangkan setiap desa tematik budidaya ikan sedikitnya menyerap enam tenaga kerja.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga menekankan percepatan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Menurutnya, pembangunan SPPG di empat wilayah tersebut harus diselesaikan dalam waktu satu bulan karena menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Pembangunan SPPG di Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua harus dipercepat karena sangat mendesak. Daerah 3T menjadi prioritas pemerintah," tegasnya.
Menutup arahannya, Zulkifli mengingatkan pemerintah daerah agar segera menggelar operasi pasar menyusul kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok akibat dampak situasi geopolitik global.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan stok beras nasional yang dikelola Bulog saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Karena itu, penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus dipercepat untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.
"Saya meminta Bulog mempercepat penyaluran beras SPHP. Saya juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh bupati dan wali kota serentak menggelar operasi pasar, pasar murah, dan berbagai intervensi agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat," pungkasnya.
