Alarm dari Bappenas: 6.600 Hektare Hutan Sumbar Hilang

Padang, MI - Provinsi Sumatera Barat kehilangan sekitar 6,6 ribu hektare kawasan hutan. Hal ini diungkapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kondisi tersebut dinilai turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu pada akhir 2025.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan hutan di wilayah itu tidak terlepas dari alih fungsi lahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

"Catatan kami, Sumatera Barat itu kehilangan sekitar 6,6 ribu hektare kawasan hutan dan mungkin ini turut menyebabkan bencana kemarin," ujar Medrilzam di Padang, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, deforestasi di Sumatera Barat berkaitan dengan berbagai aktivitas, seperti: Perluasan perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan ilegal, serta Alih fungsi lahan untuk kepentingan ekonomi lainnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada keseimbangan lingkungan dan meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. 

"Kita mesti mencari betul bagaimana tata guna lahan yang tepat. Jangan sampai bencana seperti tahun lalu kembali lagi menghantam," kata dia.

Tata Guna Lahan jadi Perhatian

Bappenas menilai sistem peringatan dini yang dimiliki Sumatera Barat belum cukup efektif apabila tidak diimbangi dengan kebijakan tata kelola lahan yang baik.

Pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan berisiko memperparah dampak bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam menentukan arah pembangunan wilayah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengungkapkan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi di wilayahnya mencapai sekitar Rp33,55 triliun. Untuk pemulihan mendesak, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp21,44 triliun.

Meski menghadapi kerugian besar, Mahyeldi menyebut daerahnya masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 yang mencapai 77,27, atau berada di atas rata-rata nasional.

Pemerintah juga menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlangsung selama tiga tahun, yakni mulai 2026-2028. Program ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, perekonomian dan kondisi lingkungan.