Rekonstruksi Kesejahteraan Guru Melalui RUU Sisdiknas

No Name

No Name

Diperbarui 20 September 2022 16:44 WIB
Perlu diketahui, dalam perjalanan proses pembentukannya, RUU Sisdiknas ini mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jelas dengan dicabutnya tiga Undang-Undang tersebut bukanlah tanpa alasan, dalam proses perancangan RUU Sisdiknas ini melibatkan banyak pihak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kritik serta saran, hal ini dapat dilihat dalam laman website Kemendikbud, yang secara luas dapat diakses oleh masyarakat umum untuk dapat mencari, mengetahui serta mengamati semua dokumen dan tentu memberi saran dalam RUU Sisdiknas tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam RUU Sisdiknas ini, bukanlah hal yang sederhana dengan segala macam pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat. Penulis menilai salah satu tujuan Kemendikbudristek dibawah kepemimpinan Nadiem Makariem ini hendak merekonstruksi kesejahteraan tenaga pendidik atau Guru di dalam sistem pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, apabila dicermati dalam RUU Sisdiknas tersurat dengan jelas bahwa Guru yang sudah mengajar, akan tetapi belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu Guru ASN yang telah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapat penghasilan layak sebagaimana undang-undang ASN mengatur. Dengan demikian, rekonstruksi kesejahteraan Guru menjadi sangat jelas dalam RUU Sisdiknas ini, kendati demikian Kemendikbudristek tetap mengharapkan adanya masukan saran dari masyarakat, sehingga dalam RUU Sisdiknas ini tak luput dari kontribusi masyarakat dan merupakan wujud nyata terjalinnya demokrasi dalam sistem pendidikan. Pemikiran Nadiem Makariem dalam mengusung RUU Sisdiknas inipun, patut diapresiasi karena terlihat bahwa Kemendikbudristek tak hanya mementingkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berintegritas, namun memperhatikan dan memperjuangkan pula keberlanjutan kesejahteraan para guru yang dilindungi dalam payung hukum bernama Undang-Undang. Oleh: Andi Maulana (Direktur Eksekutif Kamus Institute)

Topik:

-

Opini Sebelumnya

Bersama Merawat Daya Tahan Ekonomi Negara

Opini Selanjutnya

Hukum Berat Hakim Agung yang "Mengotori" Keagungan Lembaganya

Opini Terkait

Hukum
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Istimewa)

Presiden Prabowo Hadiri Acara Pemusnahan Narkotika, Kapolri: Di Luar Ekspektasi Kami

14 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Tetapkan Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Jadi Tersangka Baru Pemerasan TKA

33 menit yang lalu

Nasional
Jalan Tol Medan-Binjai (Foto: Ist)

12 PSN Ditargetkan Rampung Akhir 2025, Nilainya Rp270 T

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Cek 2 Sprinlid Kasus Tambang Emas Ilegal di Sekotong

1 jam yang lalu

Hukum
KPK menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tersangka baru itu adalah mantan Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto (HS). (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto jadi Tersangka Pemerasan TKA

1 jam yang lalu

Politik
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama pimpinan Panja Komisi VIII DPR RI memberikan keterangan pers terkait penurunan BPIH 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).

DPR dan Kementerian Haji dan Umrah Sepakati BPIH Rp87,4 Juta, Calon Jamaah Hanya Bayar Rp54,1 Juta

2 jam yang lalu