Rekonstruksi Kesejahteraan Guru Melalui RUU Sisdiknas

No Name

No Name

Diperbarui 20 September 2022 16:44 WIB
Perlu diketahui, dalam perjalanan proses pembentukannya, RUU Sisdiknas ini mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jelas dengan dicabutnya tiga Undang-Undang tersebut bukanlah tanpa alasan, dalam proses perancangan RUU Sisdiknas ini melibatkan banyak pihak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kritik serta saran, hal ini dapat dilihat dalam laman website Kemendikbud, yang secara luas dapat diakses oleh masyarakat umum untuk dapat mencari, mengetahui serta mengamati semua dokumen dan tentu memberi saran dalam RUU Sisdiknas tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam RUU Sisdiknas ini, bukanlah hal yang sederhana dengan segala macam pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat. Penulis menilai salah satu tujuan Kemendikbudristek dibawah kepemimpinan Nadiem Makariem ini hendak merekonstruksi kesejahteraan tenaga pendidik atau Guru di dalam sistem pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, apabila dicermati dalam RUU Sisdiknas tersurat dengan jelas bahwa Guru yang sudah mengajar, akan tetapi belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu Guru ASN yang telah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapat penghasilan layak sebagaimana undang-undang ASN mengatur. Dengan demikian, rekonstruksi kesejahteraan Guru menjadi sangat jelas dalam RUU Sisdiknas ini, kendati demikian Kemendikbudristek tetap mengharapkan adanya masukan saran dari masyarakat, sehingga dalam RUU Sisdiknas ini tak luput dari kontribusi masyarakat dan merupakan wujud nyata terjalinnya demokrasi dalam sistem pendidikan. Pemikiran Nadiem Makariem dalam mengusung RUU Sisdiknas inipun, patut diapresiasi karena terlihat bahwa Kemendikbudristek tak hanya mementingkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berintegritas, namun memperhatikan dan memperjuangkan pula keberlanjutan kesejahteraan para guru yang dilindungi dalam payung hukum bernama Undang-Undang. Oleh: Andi Maulana (Direktur Eksekutif Kamus Institute)

Topik:

-

Opini Sebelumnya

Bersama Merawat Daya Tahan Ekonomi Negara

Opini Selanjutnya

Hukum Berat Hakim Agung yang "Mengotori" Keagungan Lembaganya

Opini Terkait

Nusantara
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10). (Foto: Zul Sikumbang)

PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) Tandatangani PPJT Ruas Bogor – Serpong (via Parung)

8 jam yang lalu

Hukum
Peradi Cabang Sukadana Bekerjasama dengan Universitas Islam Metro Lampung (Foto: Dok MI)

Legal Opinion: Dari Pendapat Hukum Menuju Pilar Kebenaran dan Keadilan

8 jam yang lalu

Nasional
PP 45/2025 Dinilai jadi Ancaman Masa Depan Industri Sawit Indonesia (Foto: Ist)

Sawit Nasional Tercekik: PP 45/2025 Bisa Lumpuhkan Industri

9 jam yang lalu

Hukum
Roby bersama kedua orang tuanya di depan gedung Polres Jakarta Timur (Jaktim)) (Foto: Dok MI/Aan)

Menanti Tersangka Dugaan Pemalsuan Data yang Dilaporkan Warga Jatinegara

9 jam yang lalu

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10). (Foto: Zul Sikumbang)

Implementasi PU608, Menteri Dody: Tol Bogor–Serpong Perkuat Konektivitas Jabodetabek dan Pertumbuhan Ekonomi

9 jam yang lalu

Nasional
Menteri Mukhtarudin saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto. KemenP2MI)

Mukhtarudin dan Gubernur Jabar Sepakat Perkuat Vokasi untuk Pekerja Migran

10 jam yang lalu