Hukum Berat Hakim Agung yang "Mengotori" Keagungan Lembaganya

No Name

No Name

Diperbarui 23 September 2022 13:06 WIB
HAKIM Agung yang "mengotori" keagungan lembaganya harus dijatuhkan hukuman seberat-beratnya oleh hakim yang sudah teruji kredibilitas dan integritasnya. Jangan hakim (berpotensi) "kotor". Jadi, hakimnya tidak boleh sembarangan. Pemberian hukuman sangat berat tersebut, menjadi yurisprudensi atau paling tidak rujukan bagi hakim ke depan menghukum penegak hukum yang mencoba melanggar hukum ketika melakukan tahapan proses hukum. Tertangkapnya Hakim Agung (inisial SD) kemarin oleh KPK, melengkapi sederet (dugaan) perilaku korupsi di tiga instansi yang sejatinya bersih dari korupsi. Sebab, tiga instansi tersebut sebagai lembaga penjaga etika, moral dan penegakan hukum di seluruh Indonesia. Menyedihkan, Ini tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan, perilaku korupsi akan dipandang sebagai hal biasa, tidak lagi sebagai extra ordinari crime. Korupsi dalam berbagai modus akan terus terjadi di Indonesia. Ini berbahaya. Untung dengan SDM dan anggaran yang sangat terbatas, KPK terus gencar melakukan pemberantasan korupsi di tanah air, salah satu dalam bidang penindakan. Dalam bidang penindakan ini, belum lama KPK menangkap tenaga pendidik, bergelar profesor (inisial Krmi). Ia seorang dosen dan pimpinan tertinggi (rektor) di sebuah universitas di ujung timur Sumatera. Seolah tidak kalah dengan "rekannya" di instasi pendidikan tersebut, kemarin hakim di instansi benteng terakhir penegakan hukum, Hakim Agung (inisial SD) pada MA ditetapkan tersangka. Pernah juga terjadi korupsi di Kementerian Agama terkait dengan pengadaan kitab suci. Salah satu tersangka berinisial FAR. Karena itu, perilaku korupsi di tanah air sudah sangat kronis sehingga perlu diwacanakan di ruang publik kemungkinan hukuman penjara selama yang bersangkutan (koruptor) hidup di dunia. Di tiga instansi tersebut, yaitu Kementerian Agama, Universitas bawah Kementerian Pendidikan, dan di MA sebagai benteng terakhir penegakan hukum di tanah air, ada pejabatnya melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Padahal seharusnya, orang yang bekerja di tiga instansi tersebut, terutama semua pejabatnya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Sejatinya pengabdian dan amanah mereka lakukan di tiga instansi terhormat tersebut sebagai teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pegawai/pejabat di tiga lembaga inilah seharusnya suri teladan atau model yang tidak bersentuhan dengan perilaku tindakan korupsi. Namun kenyataannya masih ditemukan masih ada pejabatnya melakukan korupsi. Oleh: Emrus Sihombing / Komunikolog Indonesia

Topik:

-

Opini Sebelumnya

Rekonstruksi Kesejahteraan Guru Melalui RUU Sisdiknas

Opini Selanjutnya

Masa Depan Indonesia Ada di Tangan “Partai Politik”

Opini Terkait

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Tegaskan Tak akan Lanjutkan Skema Burden Sharing dengan BI

17 menit yang lalu

Ragam
BTN Dukung Indonesia jadi Pusat Mode Melalui JFW 2026 (Foto: Dok BTN)

Lewat JFW 2026, BTN Dukung Indonesia jadi Pusat Mode

43 menit yang lalu

Ekonomi
Pemerintah Bakal Tarik Anggaran dari Kementerian/Lembaga yang Serapan Belanjanya Rendah (Foto: Ist)

Serapan Belanja Rendah, Anggaran Kementerian/Lembaga Terancam Ditarik

1 jam yang lalu

Metropolitan
Layanan SIM Keliling (Foto: Ist)

SIM Keliling Jakarta 29 Oktober 2025, Ini Lokasinya

2 jam yang lalu

Nusantara
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Agus Sulistiyono (Foto: Dok MI/Joko Prasetyo)

Pembangunan Trotoar dan Saluran di Jalan Teuku Umar Tembus 44%, Perbaiki Drainase dan Percantik Kota

9 jam yang lalu

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

9 jam yang lalu