Masa Depan Indonesia Ada di Tangan “Partai Politik”

No Name

No Name

Diperbarui 24 September 2022 13:01 WIB
PENUH kehati-hatian (deleberatif) dalam mengusung capres-cawapres menjadi kunci masa depan Indonesia, karena partai lah satu-satunya sebagai instrumen penting sumber lahirnya “leadership” nasional, oleh sebab itu, partai harus sangat cermat, mengusung kandidasi capres/cawapres kedepannya. Apa yang disampaikan Anies Baswedan bahwa beliau siap maju, tapi itu semua kembali ke “pangkal” yakni “partai politik”, kalau ada yang mengusung beliau, maka siap maju sebagai capres 2024, “kewenangan pencalonan ada di tangan partai politik, partai politik yang berproses, partai politik yang melakukan pembentukan koalisi” statement Anies Baswedan membuktikan bahwa, beliau pada akhirnya “menyerahkan” nasibnya ke tangan partai politik meskipun punya bobot elektoral papan atas. Termasuk Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya terbilang “moncer” juga sangat tergantung nasibnya pada keputusan “konsensus” partai politik terkait siapa yang bakal diusung sebagai kandidasi capres pada agenda hajatan pemilu 2024. Betapa partai politik menjadi determinan menentukan dalam rangka, menjawab tantangan bangsa kedepannya yang “makin berat” dan “makin kompleks”, partai mestinya punya “sense of politics” agar mampu menjawab kebutuhan “user” rakyat untuk mengatasi problematika yang hari-hari sedang dihadapi masyarakat kian berat. Dengan demikian, parpol harus mampu melawan “protokol oligarki”, dan mulai membaca “protokol rakyat”. Dengan begitu, nantinya rakyat bisa punya presiden yang sensitif membaca selera rakyat, presiden yang nantinya ketika terpilih tunduk-serta ikut mengutamakan (afirmatif) agenda “pro rakyat” bukan semata-mata menjalankan agenda “eksklusif oligarki” atau golongan kelompok tertentu saja. Padahal parpol sangat penting di dalam menyiapkan capres-cawapres pada level “candidasi”, sebab partai-lah yang bisa meracik varian menu yang bakal disajikan untuk dipilih rakyat pada level “election”, harapan besar kita bagaimana menu yang tersedia untuk dipilih masyarakat “merepresentasikan” agenda protokol rakyat, “membuldozer” agenda para oligarki dan cukong yang terkesan selalu diutamakan, dengan mengorbankan agenda kesejahteraan rakyat. Protokol oligarki berhasil mendesain undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang KPK,undang-undang Minerba dan undang-undang MK. Bahwa partai politik harus tepat menangkap (capture) apa yang menjadi “kebutuhan rakyat” hari ini, in-zoom partai politik harus jelas bagaimana mengusung serta “menguatkan” calon presiden yang tepat untuk “demokrasi”, untuk “kesejahteraan” dan untuk “keadilan” masa depan Indonesia yang lebih baik. Oleh: Pangi Syarwi Chaniago / Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting

Topik:

Partai Politik

Opini Sebelumnya

Hukum Berat Hakim Agung yang "Mengotori" Keagungan Lembaganya

Opini Selanjutnya

Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan

Opini Terkait

Politik
Suasan pelantikan Anggota DPR RI periode 2024-2029. Foto: Dok MI

Dear Parpol, Jangan Tipu Masyarakat dengan Menonaktifkan Kader dari Anggota DPR RI!

1 September 2025 04:25 WIB

Politik
Survei Indikator Politik (foto: dok pribadi)

Survei Indikator: Kepercayaan Terhadap DPR dan Partai Politik Paling Rendah, Kalah dengan KPK

27 Januari 2025 17:32 WIB