Upah Minimum 2023: Survey Pasar dan Dialog

No Name

Diperbarui 14 Oktober 2022 12:07 WIB

Upah Minimum 2023: Survey Pasar dan Dialog

KENAIKAN Upah Minumum (UM) menjadi agenda konflik tahunan di Indonesia sepanjang masa. Penetapan UM pasti disertai aksi penolakan dari SP/SB atau pun asosiasi Pengusaha (apindo). Bila SP/SB yang menolak maka aksi demo digelar dan berlanjut ke PTUN. Bila Apindo menolak biasanya juga ke PTUN dan melakukan "pembangkangan" dengan tidak mau mematuhi keputusan kenaikan UM tersebut. Walaupun ada pidana bagi pengusaha yang tidak menjalankan UM namun dengan lemahnya kinerja pengawas ketenagakerjaan yang sudah menjadi rahasia umum, biasanya pengusaha berani melanggar ketentuan UM tersebut. Saat ini pun, proses penentuan UM 2023 akan berpotensi menjadi konflik. Pemerintah cq. Kemenaker sudah menyatakan akan menggunakan rumus kenaikan UM di Pasal 26 ayat 3, 4 dan 5 PP 36 tahun 2021 yang kanaikannya akan berkisar 1 sampai 2 persen. Tentunya Apindo akan mendukung pernyataan Kemnaker ini. Sepertinya ruang dialog sudah ditutup kemnaker, walaupun dalam pemberitaan media Bu Menaker masih menunggu hasil dialog di Dewan Pengupahan. Kegiatan kemarin yang dilakukan Kemnaker cq. Direktorat Pengupahan pun tetap masih berfokus pada penggunaan Pasal 26 ayat 3, 4 dan 5 PP 36 tahun 2021 tanpa memberikan suatu peluang penetapan UM 2023 dengan mekanisme dialog yang berkualitas. Acara kemarin terkesan menjadi legitimasi Kemnaker untuk mengatakan ke publik bahwa Kemnaker telah melakukan dialog dengan SP/SB sehingga soal penetapan UM 2023 sudah dipahami oleh SP/SB. Namun faktanya kalangan SP/SB menolak penggunaan Pasal 26 ayat 3,4 dan 5 tersebut, dengan mengusulkan kenaikan 13 persen. Alasan SP/SB adalah agar daya beli buruh tidak tergerus inflasi. Inflasi di September 2022 yang mencapai 5.95 persen (year on year) tentunya sudah menggerus kenaikan UM 2022 yang rata-rata naik sekitar 1.09 persen. Daya beli akan lebih tergerus karena kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, yang akan juga berdampak ke tahun 2023. Apalagi saat ini Pemerintah sudah merilis potensi krisis di 2023 akibat ketidakpastian kondisi geopolitik dunia. Tentunya potensi krisis tersebut juga akan menghatam dunia usaha. Dengan kondisi di atas, saya mengusulkan agar Kemnaker dan Apindo tidak memaksakan penggunaan Pasal 26 ayat 3,4 dan 5 PP No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, namun mengajak dialog kalangan SP/SB secara berkualitas yang dilakukan secara dua arah. Namanya juga dialog bukan monolog, jadi harus berlangsung dua arah. Dialog yang dibangun harus mencari alternatif metode perhitungan kenaikan UM 2023. Dengan dialog tersebut diharapkan juga SP/SB membuka ruang negosiasi, dengan tidak memaksakan kenaikan 13 persen. Saya usul agar Kemnaker, Apindo serta SP/SB bersepakat melakukan survey 64 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar yang memang riil dikonsumsi oleh pekerja/buruh. Dengan menghitung inflasi yang terjadi pada pengeluaran pekerja/buruh maka kenaikan UM 2023 akan mampu mendukung daya beli pekerja/buruh, yang di 2022 ini sudah tergerus inflasi. Dengan kondisi inflasi bahan makanan, yang menurut BPS, sudah mencapai 9,02 persen, demikian juga BPS menyatakan inflasi September 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang dikontribusi sebagian besar dari indeks kelompok pengeluaran yang memang masuk dalam 64 item KHL tersebut, seperti kelompok transportasi sebesar 8,88 persen, kenaikan UM 2023 sebesar 8-10 persen bisa menjadi kesepaktan ketiga pelaku hubungan industrial. Hasil survey didialogkan dan disepakati, yang nilainya akan diadopsi Gubernur untuk ditetapkan di bulan November 2022 ini. Dengan hasil survey yang didialogkan tersebut kenaikan UM 2023 akan lebih obyektif hasilnya. Dan hasil tersebut diharapkan akan meniadakan perselisihan yang tiap tahun kerap terjadi. Penulis: Timboel Siregar/Sekjen OPSI

Topik:

Kemenaker Upah Minimum 2023

Upah Minimum 2023: Survey Pasar dan Dialog

Opini Sebelumnya

Gelombang PHK dan Perfect Storm: Buruknya Nasib Buruh Indonesia

Opini Selanjutnya

Gagal Ginjal Akut Pada Balita

Opini Terkait

KPK Berpeluang Jerat Irvian Bobby 'Otak Skandal K3' Kemenaker Pasal TPPU

Mantan Menaker Ida Fauziyah Bungkam Soal Dugaan Pemerasan K3

Kemenaker Targetkan Kirim TKI 50 Ribu Orang Setiap Tahun Ke Jepang

Konflik Timur Tengah Memanas, Menaker Wanti-Wanti Gelombang PHK

Menaker Ungkap Lima Tantangan yang akan Dihadapi Dunia Kerja 2025-2029

Kemenaker Siap Hapus Syarat Usia dalam Rekrutmen Kerja

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K