Pemilu Coblos Partai, Siapa Untung dan Buntung?

Oleh: Sugiyanto Emik/Pengamat Politik dan Kebijakan Publik PADA tahun 2008, masyarakat menggugat Undang-Undang (UU) Pemilu No. 10 Tahun 2008. Lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi pasal-pasal tentang sistem proposional tertutup. Berdasarkan putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, penetapan caleg pada pemilu 2009 mengunakan sistem proposional terbuka. Penentuan caleg terpilih berbasis perolehan suara terbanyak. Saat ini masyarakat sedang mengugat kembali aturan pemilu sistem proposional terbuka tersebut. Materi pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni tentang sistem pemilu proporisional terbuka diuji MK. Aturan ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Batu uji sistem proposional terbuka atau suara terbanyak adalah UUD 1945 Pasal 22E ayat (3), yakni, ‘Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.* )’. Pemohon menginginkan pemilu 2024 mengunakan sistem proposional daftar calon tertutup. Dengan sistem proposional tertutup, maka tak ada coblos caleg melainkan hanya coblos partai. Kemudian, bila MK mengabulkan uji materi UU Pemilu tersebut, maka pada pemilu 2024 hanya coblos partai, tak ada coblos caleg. Bila hal ini terjadi, siapa yang akan untung dan buntung atau mengalami rugi?! Jawabnya boleh jadi sistem proposional tertutup akan lebih menguntungkan untuk para elite patai. Caleg jadi ditentukan oleh elit partai dengan nomor urut kecil. Sistem pemilu proposional tertutup juga dapat dianggap membonsai hak demokrasi rakyat. Artinya, rakyat yang akan buntung atau menangung rugi karena tak dapat memilih langsung caleg pilihannya. Selain alasana tersebut, masih ada alasan lain. Setidaknya masih ada 7 (tujuh) alasan lainnya yang bisa dijadikan dasar argumentasi tentang untung, buntung atau rugi dari sistem proposional daftar calon tertutup. Alasan untung pertama dari system prosional tertutup karena dianggap demi menegakan aturan konstitusi, yakni peserta pemilu adalah partai politik, bukan caleg. Sehingga yang dicoblos atau dipilih adalah partai bukan caleg. Alasan untung kedua adalah dapat meminimalisir caleg-caleg pragmatis, caleg kutu lompat, yang bukan kader partai. Sistem kepartaian juga dianggap akan bisa lebih kuat dan profesional. Alasan untung ketiga yakni menihilkan praktik politik uang (money politik) yang dilaukan oleh caleg untuk mendapat suara dari masyarakat. Alasan untung keempat yakni, dapat menghilangkan kompetisi tidak sehat antar caleg. Caleg-caleg nakal dianggap kerap melakukan kecurangan bembelian suara pada panitia penyelenggara pemilihan. Alasan untung keenam dari system proposional tertutup yakni, dapat membuat pemilu lebih bersih, jujur, dan adil. Dan terakhir, alasan untung ketujuh dari sitem proposional tertutup yaitu, dianggap dapat menekan biaya pemilu dari APBN. Biaya percetakan surat suara untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD akan bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan surat suara pemilu coblos caleg. Sedangkan 7 (tujuh) alasan buntung atau rugi lainnya bagi rakyat dari sistem proprosional tertutup yakni, pertama rakyat tak bisa lagi bertemu caleg-caleg yang turun pada daerah pemilihan (dapil). Sehingga rakyat tak bisa mengetahui visi-misi dan tujuan seseorang aleg maju menjadi calon anggota legislatif. Alasan buntung atau rugi kedua yaitu, rakyat tak bisa mengetahui comitmen caleg yang telah jelas bekerja nyata di parlemen dan maju lagi sebagai pertahana. Alasan buntung atau rugi ketiga dari sistem prosional tertutup yakni, rakyat tak bisa mengenal dengan baik caleg-caleg partai yang ada. Alasan buntung atau rugi keempat dari system propsional tertutup yaitu, rakyat tak bisa menguji caleg-caleg yang berkalitas, termasuk menolak caleg, seperti caleg mantan narapidana, caleg eks koruptor dan caleg-caleg bermasalah lainnya. Alasan buntung atau rugi kelima yaitu, rakyat tak bisa mengetahui lagi caleg-caleg muda yang memiliki komitmen antikorupsi. Alasan buntung atau rugi keenam dari sitem proposional tertutup yakni, rakyat akan mengalami kemunduran demokrasi. Sebab sejatinya demokrasi adalah tentang kedaulan berada ditangan rakyat. Artinya rakyat lah yang harus menentukan caleg terpilih berdasarkan hasil pemilihan suara terbanyak. Alasan buntung atau rugi ketujuh dari system proposional tertutup yakni, rakyat akan hilang kepercayaan kepada MK. Rakyat memahami bahwa rinsip hukum keputusan MK adalah final dan mengugat. Artinya keputusan MK tentang sitem proposional tertbuka tak bisa lagi berubah. Bila MK menyetujui, mengembalikan sistem pemilu proposional tertutup, maka takyat menilai MK tidak konsistem atas keputusannya sendiri. Terkait sistem proposional terbuka yang sedang diujinya MK, maka Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah mengatakan ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari ini seolah-menjadi pertanda tentang kemungkinan akan berlaku kembali aturan sisten proposional tertutup. Lantaran pernyataan itu diucapkan oleh Ketua KPU Hasim Asy’ari, maka hendaknya partai politik segera menyatakan penolakan tentang kemungkinan digunakan kembali sistem pemilu proposional tertutup. Tujuannya tentu untuk menegakan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi untuk kepentingan rakyat. Untuk partai politik yang mendukung sistem proposional tertutup atau pemilu coblos atau pilih partai (bukan coblos caleg), maka rakyat bisa menandi partai politik itu. Selanjutnya, berdasarkan prinsip demokrasi, yakni kedaulan ada ditangan rakyat, maka rakyat bisa menghukum partai politik yang mendukung sistem pemilu proposional tertutup. Cara menghukumnya yaitu dengan tak memilih partai politik pendukung sistem pemilu proposional tertutup. Kemudian, rakyat bisa mengalihkan dukungan dengan memilih partai politik yang konsisten mendukung sistem pemilu proposional terbuka, yakni penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak pilihan rakyat. Ingat! Pemilu itu adalah tentang kedaulan rakyat. Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan, “Vox Populi Vox Dei”.

Topik:

pemilu MK

Pemilu Coblos Partai, Siapa Untung dan Buntung?

Opini Sebelumnya

Catatan Akhir Tahun INSPIR Indonesia tentang Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Opini Selanjutnya

Sikap Serikat Buruh Terhadap Perppu Cipta Kerja

Opini Terkait

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

Tapera jadi Tabungan Sukarela

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K