Ayo Laporkan Dugaan KKN Bansos Covid-19 Dinsos DKI Jakarta Rp 3,65 Triliun
![No Name](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg)
No Name
Diperbarui
13 Januari 2023 12:27 WIB
![Ayo Laporkan Dugaan KKN Bansos Covid-19 Dinsos DKI Jakarta Rp 3,65 Triliun](https://monitorindonesia.com/2021/06/IMG-20210618-WA0089.jpg)
Oleh: Sugiyanto Emik/Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
BEBERAPA hari ini dimedia sosial ramai membahas soal dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Bantual Sosial (Bansos) Covid-19 DKI Jakarta. Portal-portal media online pun juga telah menulis masalah ini.
Adalah akun @kurawa yang pertama mengangkat dugaan KKN Bansos Covid-19 DKI di Perumda Pasar Jaya.
Akun @kurawa mengatakan, “Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung”.
Intinya, Dinas Sosial (Dinsos) DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3.65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
akun @kurawa mempertanyakan mengapa Perumda Pasar Jaya mendapat porsi terbesar senilai Rp. 2.85 Triliun. Bahkan, dalam cuitan @kurawa disebutkan ada beberapa nama anggota DPRD DKI dan masyarakat yang menguatkan dugaan KKN.
Mengutip dari Monitorindonedia.com, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut kasus dugaan KKN Bansos Covid-19 Pemprov DKI Jakarta tahun 2020, yang saat itu masih dinahkodai oleh Anies Baswedan yang juga saat ini sebagai calon Presiden pilihan Partai Nasional Demokrat (NasDem).
“Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (12/1).
Konco Zeng Wei Jian alias Ken-Ken membuat tulisan dengan judul, 'HUKUM MATI YOHANES', mengatakan, “Sebaiknya Rudi Valinka, Guntur Romli, Sugiyanto (Perindo) & mereka yang peduli segera melaporkan dugaan korupsi. Seperti Ubedillah Badrun melaporkan Gibran Rakab".
Saya setuju dengan usulan Bro Ken-Ken agar dugaan KKN Bansos Covid-19 DKI Jakarta, segera dilaporkan ke penegak hukum. Namun untuk membuat laporan, harus disiapkan dengan matang dengan membentuk Tim Investigasi Publik. Tujuannya agar laporan berhasil alias sukses sesuai harapan.
Bila merujuk cuitan akun @kurawa, maka tak hanya persoalan dugaan korupsi yang harus diungkap tetapi unsur kolusi dan nepotisme juga penting untuk diurai.
Terkait hal tersebut, melalui Perunda Pasar Jaya, diduga kuat anggota DPRD DKI dan relawan Anies Baswedan banyak terlibat KKN dalam urusan Bansos Covid-19 DKI Jakarta.
Demi tujuan kebaikan. Ayo, kita laporkan dugaan KKN Bansos DKI Jakarta ini ke pengak hukum yakni, KPK, Kepolisian, dan atau Kejaksaan. Saya tunggu undangan dari Bro Ken-Ken untuk membahas masalah ini.
Dalam hal Kami membentuk Tim investigasi Publik kasus dugaan KKN Bansos Covid-19 DKI Jakarta, maka Kami berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dapat membantu membuka data-data yang ada tentang masalah tersebut.
Opini Sebelumnya
Opini Selanjutnya
Opini Terkait
Metropolitan
![Pakar Tata Kota ITB: Pengelolaan Kepulauan Seribu oleh Pemprov DKI Serampangan Pakar Tata Kota Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pakar-tata-kota-institut-teknologi-bandung-itb-jehansyah-siregar.webp)
Pakar Tata Kota ITB: Pengelolaan Kepulauan Seribu oleh Pemprov DKI Serampangan
26 Juli 2024 18:34 WIB
Metropolitan
![Dinsos Bersama Bank DKI Distribusikan Kartu Bansos PKD Bagi 78.097 Penerima Manfaat Dinsos Bersama Bank DKI Distribusikan Kartu Bansos PKD Bagi 78.097 Penerima Manfaat (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dinsos-bersama-bank-dki-distribusikan-kartu-bansos-pkd-bagi-78097-penerima-manfaat.webp)
Dinsos Bersama Bank DKI Distribusikan Kartu Bansos PKD Bagi 78.097 Penerima Manfaat
24 Juli 2024 17:37 WIB
Metropolitan
![DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, memberi perhatian kepada pendidikan anak keluarga tidak mampu. (Foto: Dok DPRD DKI Jakarta)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sekertaris-komisi-e-dprd-dki-jakarta-jhonny-simanjuntak-memberi-perhatian-kepada-pendidikan-anak-keluarga-tidak-mampu.webp)
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata
17 Juli 2024 02:13 WIB
Metropolitan
![Pemprov DKI Belum Berencana Bongkar Tiang Monorel di Rasuna Said, Mengapa? Penampakan tiang Monorel di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/tiang-monorel.webp)
Pemprov DKI Belum Berencana Bongkar Tiang Monorel di Rasuna Said, Mengapa?
3 Juni 2024 18:37 WIB
Metropolitan
![Pemprov DKI Jakarta Fokus Pelatihan Kerja Perdagangan dan Industri Peserta mengikuti pelatihan di PPKD Jaksel, Jakarta. (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-peserta-mengikuti-pelatihan-di-ppkd-jaksel.webp)
Pemprov DKI Jakarta Fokus Pelatihan Kerja Perdagangan dan Industri
20 Mei 2024 11:44 WIB