Ayo Laporkan Dugaan KKN Bansos Covid-19 Dinsos DKI Jakarta Rp 3,65 Triliun

No Name

Diperbarui 13 Januari 2023 12:27 WIB

Ayo Laporkan Dugaan KKN Bansos Covid-19 Dinsos DKI Jakarta Rp 3,65 Triliun

Oleh: Sugiyanto Emik/Pengamat Politik dan Kebijakan Publik BEBERAPA hari ini dimedia sosial ramai membahas soal dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Bantual Sosial (Bansos) Covid-19 DKI Jakarta. Portal-portal media online pun juga telah menulis masalah ini. Adalah akun @kurawa yang pertama mengangkat dugaan KKN Bansos Covid-19 DKI di Perumda Pasar Jaya. Akun @kurawa mengatakan, “Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung”. Intinya, Dinas Sosial (Dinsos) DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3.65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. akun @kurawa mempertanyakan mengapa Perumda Pasar Jaya mendapat porsi terbesar senilai Rp. 2.85 Triliun. Bahkan, dalam cuitan @kurawa disebutkan ada beberapa nama anggota DPRD DKI dan masyarakat yang menguatkan dugaan KKN. Mengutip dari Monitorindonedia.com, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut kasus dugaan KKN Bansos Covid-19 Pemprov DKI Jakarta tahun 2020, yang saat itu masih dinahkodai oleh Anies Baswedan yang juga saat ini sebagai calon Presiden pilihan Partai Nasional Demokrat (NasDem). “Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (12/1). Konco Zeng Wei Jian alias Ken-Ken membuat tulisan dengan judul, 'HUKUM MATI YOHANES', mengatakan, “Sebaiknya Rudi Valinka, Guntur Romli, Sugiyanto (Perindo) & mereka yang peduli segera melaporkan dugaan korupsi. Seperti Ubedillah Badrun melaporkan Gibran Rakab". Saya setuju dengan usulan Bro Ken-Ken agar dugaan KKN Bansos Covid-19 DKI Jakarta, segera dilaporkan ke penegak hukum. Namun untuk membuat laporan, harus disiapkan dengan matang dengan membentuk Tim Investigasi Publik. Tujuannya agar laporan berhasil alias sukses sesuai harapan. Bila merujuk cuitan akun @kurawa, maka tak hanya persoalan dugaan korupsi yang harus diungkap tetapi unsur kolusi dan nepotisme juga penting untuk diurai. Terkait hal tersebut, melalui Perunda Pasar Jaya, diduga kuat anggota DPRD DKI dan relawan Anies Baswedan banyak terlibat KKN dalam urusan Bansos Covid-19 DKI Jakarta. Demi tujuan kebaikan. Ayo, kita laporkan dugaan KKN Bansos DKI Jakarta ini ke pengak hukum yakni, KPK, Kepolisian, dan atau Kejaksaan. Saya tunggu undangan dari Bro Ken-Ken untuk membahas masalah ini. Dalam hal Kami membentuk Tim investigasi Publik kasus dugaan KKN Bansos Covid-19 DKI Jakarta, maka Kami berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dapat membantu membuka data-data yang ada tentang masalah tersebut.

Topik:

Dinsos DKI Pemprov DKI Jakarta Bansos DKI Jakarta kkn bansos covid-19

Ayo Laporkan Dugaan KKN Bansos Covid-19 Dinsos DKI Jakarta Rp 3,65 Triliun

Opini Sebelumnya

Kebebasan Pelaksanaan Ibadah Ialah Hak Setiap Warga Negara

Opini Selanjutnya

Langkah Maju untuk Keadilan

Opini Terkait

PBB Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini

Penerima Bansos Diduga Terlibat Judol, Pemprov Jakarta Koordinasi PPATK hingga Dinsos

Ancam Pidanakan Warga, Gubernur DKI Pramono Didesak Copot Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf

BPK Temukan Pemborosan Keuangan pada Proyek ITF Sunter Rp 148 M

Piutang Pulo Mas Jaya Rp 6,2 M: Dugaan Korupsi Mengemuka!

BPK DKI Temukan Pembayaran Remunerasi PNS RSUD/RSKD Tak Sesuai Ketentuan senilai 7,6 M

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K