JAKI Siapkan Gerakan Internasionalisasi untuk Menangkan Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Soal Sengketa Nikel di WTO

No Name

No Name

Diperbarui 11 Februari 2023 19:18 WIB
Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti/Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) DALAM kasus sengketa nikel atas gugatan Uni Eropa terhadap pelarangan ekspor bijih mentah nikel Indonesia, organisasi JAKI Kemanusiaan inisiatif segera menginisiasi gerakan global. Gerakan ini adalah tindakan internasionalisasi berbentuk demokratisasi globalisasi dalam perdagangan global. Gerakan ini menekankan perubahan mendasar terhadap ketidakadilan global dalam praktek politik perdagangan globalisasi. Tatanan global yang dijalankan melalui praktek globalisasi sudah sangat tidak relevan lagi dalam konteks sekarang. Karena tatanan global yang adil adalah tatanan multinasional. Oleh karena itu titik temu yang terbaik dalam sengketa nikel ini adalah membangun keadilan multinasional melalui titik temu demokrasi nasional dan demokrasi internasional. Hal ini akan menjadikan kerjasama yang sangat rasional dalam situasi ketidakpastian global saat ini. Reformasi WTO adalah bagian dari resolusi sesuai plattform pembangunan ekonomi saat ini, paska covid, krisis terjadinya konflik Rusia dan Ukraina serta krisis demokrasi global dalam segala sektor. Kami pikir Uni Eropa bisa mencabut gugatannya ke Indonesia dan memulai renegosiasi untuk pencapaian win win solution sebagai resolusi terbaik. Namun jika kondisi harus dilanjutkan ke upaya banding, WTO memerlukan kebijaksanaan dan keadilan yang riil dalam keputusannya. Dalam gerakan internasionalisasi ini, JAKI mendorong dibatalkannya gugatan Eropa terhadap larangan ekspor bijih mentah nikel ore dari Indonesia. Rencananya organisasi JAKI akan menggalang gerakan dari kelompok masyarakat global dunia dan kelompok gerakan (movement group) sebagai solidaritas global terhadap kebijakan nasional Indonesia dalam mempraktekkan demokratisasi globalisasi. Dan ini terelasi dengan pencapaian terwujudnya UNWCI (UN World Citizen Initiative), UNPA (UN Parliement Assembly) Civil Society Envoy (Utusan Masyarakat Sipil) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Topik:

WTO Nikel JAKI

Opini Sebelumnya

Rakyat Terus Menderita Jika Pelanggar Konstitusi Tak Berhenti Atau Diberhentikan

Opini Selanjutnya

Pemerintahan Jokowi Terburuk Atasi Kemiskinan Sejak 1970: Rakyat Menangis!

Opini Terkait

Ekonomi
Menteri Perdagangan Budi Santoso (Foto: Kemendag)

RI Menang Gugatan di WTO, Minta UE Hapus Bea Masuk Biodiesel

25 Agustus 2025 15:23 WIB

Ekonomi
Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia (Foto: Ist)

Benarkah AS Desak RI Hapus Larangan Ekspor Nikel?

23 Juli 2025 17:21 WIB

Nasional
Amin Ak (Dok. MI)

IMC Pelita Logistik Diduga Terafiliasi Israel, DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas

12 Juni 2025 09:11 WIB

Hukum
Tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya, 1 Maret 2025. (Foto: Dok. Greenpeace)

PT Gag Nikel, Kawei Sejahtera Mining dan Mulia Raymond Perkasa dalam Bidikan Ditjen Gakkum Kehutanan

8 Juni 2025 16:58 WIB

Hukum
Penambangan nikel PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya, 4 Mei 2025.

Perusahaan Penambang di Raja Ampat Harus Disanksi Hukum!

8 Juni 2025 12:33 WIB

Ekonomi
Tambang Nikel di Raja Ampat (Foto: Istimewa)

Operasional PT Gag Nikel Disetop: Anak Usaha Antam Kelola Tambang Nikel di Raja Ampat

8 Juni 2025 12:08 WIB