Pemerintahan Jokowi Terburuk Atasi Kemiskinan Sejak 1970: Rakyat Menangis!

No Name

No Name

Diperbarui 12 Februari 2023 14:58 WIB
Oleh: Anthony Budiawan/Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Sudies) RAKYAT menangis sedih karena pemerintah tidak mampu memperbaiki nasib mereka yang masih hidup dalam serba kemiskinan. Tingkat kemiskinan naik dari 9,22 persen (2019) menjadi 9,57 persen (2022). Rakyat menangis senang karena pemerintahan Jokowi hampir selesai. Senang memimpikan sebentar lagi terbebas dari kebijakan yabg memiskinkan rakyat. Senang memimpikan sebentar lagi akan datang penyelamat bangsa Indonesia. Pemerintahan Jokowi menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia (sejak 1970) dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan. Pemerintahan Jokowi selama 8 tahun hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebanyak 1,39 persen, yaitu dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 9,57 persen pada 2022. Jumlah ini sangat tidak signifikan, mungkin dapat dikatakan gagal total. Tingkat kemiskinan turun 1,39 persen dibandingkan dengan posisi awal 10,96 persen, berarti setara dengan turun 12,7 persen (1,39 : 10,96 x 100 persen) selama 8 tahun. Prestasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengatasi kemiskinan lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Tingkat kemiskinan sepanjang periode 10 tahun pemerintahan SBY turun 5,7 persen, dari 16,66 persen (2004) menjadi 10,96 persen (2014). Penurunan 5,7 persen dari 16,66 persen berarti turun 34,2 persen (= 5,7 : 16,66 x 100 persen). Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lebih spektakuler lagi. Tingkat kemiskinan turun 4,29 persen hanya dalam satu tahun, yaitu dari 23,43 persen pada 1999 menjadi 19,14 persen pada 2000. Secara keseluruhan, pemerintahan Gus Dur dan Megawati mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 6,77 persen hanya dalam 5 tahun, yaitu dari 23,43 persen (1999) menjadi 16,66 persen (2004). Penurunan tingkat kemiskinan 6,77 persen dari 23,43 persen ini setara dengan 28,9 persen ( = 6,77 : 23,43 x 100 persen), selama periode 5 tahun. Pemerintahan Soharto yang menuai banyak kritik ternyata mempunyai prestasi mengagumkan dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintahan Soeharto berhasil mengurangi kemiskinan lebih ekstrim lagi. Pemerintahan Soeharto berhasil memberantas kemiskinan turun 31,4 persen dalam sepuluh tahun periode 1970-1980. Tingkat kemiskinan pada 1970 sebesar 60 persen dari populasi, kemudian turun menjadi 28,6 persen pada 1980. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 31,4 persen dari 60 persen setara dengan penurunan 52,3 persen (= 31,4 : 60 x 100 persen). Tingkat kemiskinan periode 10 tahun selanjutnya, 1980-1990, masih turun tajam, turun 13,5 persen, dari 28,6 persen (1980) menjadi 15,1 persen (1990). Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 13,5 persen dari 28,6 persen berarti setara dengan penurunan 47,2 persen (= 13,5 : 28,6 x 100 persen), selama periode 1980-1990. Kenapa pemerintahan Jokowi gagal total dalam pemberantasan kemiskinan? Padahal, selama 8 tahun pemerintahan Jokowi (2014-2022), ekonomi dalam nilai nominal naik Rp9.450 triliun, naik 93,6 persen, dari Rp10.095 triliun (2014) menjadi Rp19.545 triliun (2022). Ya, ekonomi nilai nominal naik Rp9.450 triliun. Tetapi untuk siapa? Yang pasti, kenaikan ekonomi nilai nominal yang sangat besar tersebut, yang cukup besar berasal dari kekayaan sumber daya alam Indonesia, termasuk mineral, batubara dan perkebunan, jelas tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, dengan penghasilan di bawah Rp1,1 juta per orang per bulan, yang berjumlah 167,8 juta orang (pada 2021). Jadi, untuk siapa? Untuk oligarki, pengusaha-penguasa, korup? Kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengatasi kemiskinan ini harus bisa membuka mata seluruh rakyat Indonesia agar segera memperjuangkan nasibnya. Rakyat Indonesia harus berjuang memilih pemimpin nasional yang mampu membela nasib rakyat, khususnya kelompok bawah, pada 2024 mendatang. Rakyat Indonesia tidak bisa dan tidak ada waktu untuk kompromi lagi. Harus ada perbaikan nasib rakyat secepatnya dan secara ekstrim. Kebijakan pemimpin yang akan datang harus antitesis dari Jokowi. Yaitu, kebijakan yang pro rakyat, bukan pro oligarki.

Topik:

Jokowi Kemiskinan Anthony Budiawan Rakyat

Opini Sebelumnya

JAKI Siapkan Gerakan Internasionalisasi untuk Menangkan Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Soal Sengketa Nikel di WTO

Opini Selanjutnya

Proyek ERP: Upaya Atasi Kemacetan atau Upaya Oligarki “Palak” Warga?

Opini Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB

Hukum
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya. Foto: Dok MI/Istimewa

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

28 Agustus 2025 01:30 WIB