PHK dan Permenaker No.5/2023

No Name

Diperbarui 19 Maret 2023 15:35 WIB

Oleh: Timboel Siregar/Sekjen OPSI KEMENTERIAN Ketenagakerjaan beralasan lahirnya Permenaker no. 5 tahun 2023 adalah untuk menghambat angka PHK. Saya nilai pemotongan upah maksimal 25 persen di Permenaker no. 5/2023 tidak berdampak pada penurunan PHK. Saat ini kan mayoritas hubungan kerja di perusahaam padat karya termasuk orientasi ekspor adalah pekeja kontrak (PKWT) dan outsourcing (Alihdaya). Jadi dgn status PKWT dan outsourcing maka PHK akan tetap mudah dilakukan. Permenaker 5 tidak akan menurunkan angka PHK tapi hanya sebatas melegitimasi penurunan upah pekerja saja dan pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum. Saya menduga kuat, Permenaker no. 5 tahun 2023 adalah "kompensasi" dari lahirnya Permenaker no. 18 tahun 2022. Dugaan saya ada transaksi regulasi yang dimainkan di sini. Seperti kita ketahui, Permenaker no . 18 tahun 2022 mengatur formula kenaikan upah minumum yang berbeda dari formula kenaikan upah minimum di PP no 36 tahun 2021, yang nilai kenaikannya lebih baik yaitu rata-rata di atas 5 persen. Kalau kenaikan upah minimum dengan formula di PP no. 36 tahun 2021 nilainya rata-rata sekitar 1 - 2 persen. Angka inflasi di dunia sudah semakin terkendali dan resesi pun sudah mulai mereda. Ini artinya Permintaan dari luar negeri terhadap produk dari Indonesia akan semakin pulih dan meningkat sehingga ekspor akan kembali normal. Artinya perusahaan berorientasi ekspor seharusnya sudah pulih dan membaik, jadi tidak ada alasan kesulitan cash flow perusahaan berorientasi ekspor. Apalagi mata uang asing seperti Dollar Amerika terus menguat. Ini artinya pendapatan mata uang asing lebih besar dan bila ditukarkan ke rupiah maka pendapatan dalam bentuk rupiah akan semakin besar. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Februari 2023 mencapai US$43,72 miliar atau naik 10,28 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas mencapai US$41,05 miliar atau naik 8,73 persen. Ini data BPS. Dengan kondisi ini artinya alasan lahirnya Permenaker no. 5 terkait PHK menjadi tidak obyektif lagi. Permenaker no. 5 tahun 2023 akan menurunkan daya beli pekerja, yang akan berdampak pada konsumsi agregat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus adil terhadap pekerja.

Topik:

phk Permenaker 5/2023

PHK dan Permenaker No.5/2023

Opini Sebelumnya

Pidato Politik AHY, “Suara Lantang Di Tengah Politisi Jaim”

Opini Selanjutnya

Literasi Kunci Keberhasilan Generasi Indonesia

Opini Terkait

Starbucks Tutup Ratusan Gerai, Ribuan Karyawan jadi Korban PHK

Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Jabar jadi Provinsi dengan PHK Tertinggi

Dua Bulan Beruntun, Jawa Barat jadi Provinsi dengan PHK Tertinggi di Indonesia

Arzeti Bilbina Desak Pemerintah Atasi Lonjakan PHK 2025 yang Capai 42 Ribu Pekerja

Konflik Timur Tengah Memanas, Menaker Wanti-Wanti Gelombang PHK

PHK Massal Panasonic Ancam 8.000 Buruh di Indonesia

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K