Covid-19 Dijamin JKN

No Name

Diperbarui 22 Juni 2023 14:53 WIB

Oleh: Timboel Siregar/Sekjen OPSI PRESIDEN hari ini mengumumkan Indonesia masuk status endemi Covid-19. Penetapan status endemi ini sangat baik, untuk memastikan Covid-19 sudah menjadi penyakit biasa yang tidak perlu ditakuti lagi. Namun demikian orang yang memiliki penyakit kormobid harus tetap berhati-hati terhadap penyakit Covid-19. Selain mengumumkan status endemi hari ini Pak Presiden juga menginformasikan bila ada yang terkena Covid-19 maka harus bayar sendiri. Memang dengan status endemi berarti Covid-19 tidak lagi menjadi ranah penjaminan UU Bencana, sehingga pembiayaan Covid-19 tidak lagi ditanggung APBN atau APBD. Karena Covid-19 sudah menjadi penyakit biasa maka seharusnya Pemerintah juga mengumumkan ke publik bahwa pembiayaan sakit Covid-19 mulai hari ini ditanggung oleh program JKN. Pengumuman ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat atas penjaminan pembiayaan Covid-19 oleh JKN, bukan dibayar sendiri. Karena ditanggung JKN, konsekuensinya, yang dijamin pembiayaannya adalah peserta aktif peserta JKN, yaitu peserta yang membayar iuran sementara peserta yang menunggak iuran tidak dapat penjaminan JKN. Demikian juga dengan masyarakat miskin peserta PBI yang dibiayai APBN atau APBD yang dinonaktifkan oleh Pemerintah tidak lagi bisa dijamin JKN termasuk ketika mengalami Covid-19. Bagi peserta JKN dari unsur peserta mandiri dan peserta penerima upah swasta yang selama ini iurannya tertunggak akan bisa mendapat penjaminan JKN kalau iurannya dibayarkan, dan bila harus dirawat inap maka harus membayar biaya denda rawat inap. Bagi masyarakat miskin yang kepesertaannya dinonaktifkan, seharusnya Pemerintah membayarkan kembali iuran JKN mereka sehingga kepesertaan mereka menjadi aktif lagi dan bisa dijamin JKN. Dan bila memang dinilai sudah mampu maka arahkan mereka untuk mendaftar sebagai peserta mandiri dengan membayar sendiri. Pemerintah harus memastikan masyarakat miskin yang terkena Covid-19 dijamin JKN dengan mengaktifkan secara otomatis kepesertaannya. Jangan sampai masyarakar miskin bingung dan tidak tahu siapa yang menjamin pembiayaan ketika mengalami Covid-19. Untuk peserta PBI tidak dikenakan biaya denda bila harus dirawat di RS. Khusus untuk program vaksinasi, seharusnya pemerintah tetap menjamin pembiayan vaksinasi untuk seluruh masyarakat, karena ini upaya pencegahan yang menjadi bagian dari usaha kesehatan masyarakat. Semoga peralihan pandemi menjadi endemi diikuti oleh akses penjaminan JKN yang lebih mudah khususnya bagi masyarakat miskin. Dan dengan status endemi, semoga perekonomian Indonesia lebih baik lagi.

Topik:

Covid-19 JKN

Covid-19 Dijamin JKN

Opini Sebelumnya

Jokowi Paham, Konstelasi Politik Pilpres Bisa Berubah Total

Opini Selanjutnya

OKE GANTI: Sukarela atau Dipaksa

Opini Terkait

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

Rapid Test Antibodi di Kimia Farma Rugikan Negara Rp11,251 M, Begini Temuan BPK

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K