JAKI Sambut Baik Pengakuan Belanda Atas Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Serta Permintaan Maaf Raja William

No Name

No Name

Diperbarui 6 Juli 2023 01:01 WIB
Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti/Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) SEBAGAI salah satu organisasi masyarakat sipil, JAKI Kemanusiaan Inisiatif yang biasa disebut JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional), kami menyambut baik pengakuan dan permintaan maaf Pemerintah Kerajaan Belanda Pernyataan Pemerintahan Kerajaan Belanda yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mark Rutte pada 15 Juni 2023 tanpa syarat yang kemudian dilanjutkan oleh permintaan maaf Raja William Alexander pada 1 Juli 2023 yang menyatakan, permintaan maafnya terhadap kejahatan kemanusiaan masa lalu atas perbudakan dalam kolonialisme serta dalam perdagangan perbudakan masa lalunya. Pernyataan Pemerintah Kerajaan Belanda yang dinyatakan langsung oleh Perdana Menteri Rutt dan Raja William Alexander ini memberikan angin segar perdamaian, bukan saja antara Belanda dan Indonesia saja. Melainkan juga baik peradaban dunia untuk menciptakan perdamaian global. Sebelumnya, sebuah studi yang ditugaskan oleh pemerintah yang diterbitkan bulan lalu menemukan bahwa House of Orange (lembaga milik Pemerintah Belanda) mendapat untung sekitar $600 juta dalam istilah modern dari koloni Belanda pada 1675-1770, sebagian besar diberikan sebagai hadiah dari keuntungan perdagangan rempah-rempah Perusahaan Hindia Timur Belanda. Melalui penyataan permintaan maaf Pemerintah Belanda tersebut, Pemerintah Indinesia Presiden Joko Widodo perlu membentuk tim untuk memulai dialog peradaban antar Negara Indonesia dan Belanda. Sebelum nantinya Presiden Indonesia dan Raja Belanda bersama Perdana Menteri Belanda melakukan konsensus bersama. Hal ini sebagai inisiatif Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia sesuai Pembukaan UUD 45 demi tercapainya tatanan kemanusiaan dan keadilan sosial yang benar-benar mengkristal. Tentu ada beberapa hal yang dapat diajukan oleh Indonesia kepada Belanda dalam mencapai tingkatan kemajuan dalam praktek kemanusiaan di dunia. Diantaranya mengajak Pemerintah Belanda untuk memperjuangkan penghapusan hutang luar negeri Indonesia dan mendorong kekuataan kurs mata uang Rupiah Indonesia menjadi sama dengan mata uang Belanda, yaitu Euro. Atau berbagai kesepakatan-kesepakatan lainnya yang didasari prinsip-prinsip kemanusiaan lainnya dalam banyak sektor seperti program-program kesehatan, lingkungan hidup dan energi terbarukan serta berbagai kebaikan-kebaikan bermanfaat untuk kehidupan. Hal ini juga memiliki peran penting dalam tercapai program-program SDG's (Sustainable Development Goals). Hal ini bisa menjadi tawaran Indonesia sebagai kompensasi kepada Belanda dengan tetap memperhatikan berbagai perhitungan rasional. Seperti terbangunnya hubungan kerjasama setara, baik dari Pemerintah dengan Pemerintah, maupun dari Rakyat dengan Rakyat. Tentu dalam praktek kedua Negara ini, Indonesia dan Belanda juga memerlukan dukungan Amerika Serikat dan China. Hal ini, karena Amerika Serikat sangat berperan dalam mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu China menjadi penting, karena masuknya Negara China atau RRT ke PBB (Perserikatan Bangsa-Baangsa) tidak terlepas dari peran aktif Indonesia, saat Presiden Majelis Umum PBB dijabat oleh Adam Malik. Dengan adanya kesepakatan Indonesia dan Belanda yang didukung oleh Amerika Serikat dan China akan sangat berpengaruh, dalam tercapainya kesepakatan baru global, dengan tetap didasari prinsip bahwa tatanan global merupakan tatanan yang bersifat multinasional. Dengan tetap saling menghargai kedaulatan masing-masing Negara serta hubungan internasional dalam tatanan global. Perdamaian ini juga membutuhkan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, dimana kita harus sama-sama berani melakukan tindakan menutup buku lama masa lalu dan membuka buku baru demi tercapainya perdamaian yang abadi. Ini merupakan tindakan baru dalam solusi peradaban.

Topik:

JAKI Pemerintah Kerajaan Belanda Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Opini Sebelumnya

Jaminan Sosial Adalah Hak Konstitusional Seluruh Rakyat Indonesia

Opini Selanjutnya

Diskriminasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Miskin