Jokowi Sampai Gemas Soal RUU Perampasan Aset

No Name

No Name

Diperbarui 9 Agustus 2023 22:18 WIB
Oleh: Andre Vincent Wenas/Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP), Jakarta MENJELANG pemilu 2024, banyak isu-isu yang naik ke permukaan yang mengalihkan publik dari isu krusial. Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset beriringan dengan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Sementara ini massa “terbelah” menjadi tiga poros, porosnya Prabowo, porosnya Ganjar dan porosnya Anies. Survey LSI terakhir menunjukan Ganjar di posisi kedua setelah Prabowo dengan selisih dua digit. Sementara Anies semakin redup. Ini konteks sampai di bulan Agustus 2023. Masih dinamis, masih terbuka kemungkinan lain sampai Februari 2024. Para hard-liners dari masing-masing poros terlihat giat menonjolkan kehebatan kendidatnya, sambil rajin menggali arsip tentang kelemahan kandidat lawannya. Jejak digital masing-masing di-share ulang. Pokoknya yang bisa memuaskan nafsu menggilas tokoh-tokoh opposite-nya. Catatan jejak langkah di masa lalu menjadi referensi tunggal. Seakan lupa tentang apa yang sedang mereka kerjakan sekarang dan kira-kira apa yang bakal mampu mereka lakukan di masa mendatang. Ini tentu lebih penting. Dengan memperhitungkan konteks sekitaran (milieu) dari masing-masing kandidat. Apakah bakal kondusif atau tidak. Musuh bersama kita adalah korupsi atau coruptio yang artinya proses pembusukan. Kita sepakat korupsi adalah praktek kotor yang kita kutuki bersama. Korupsi itu extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Ada partai politik yang sudah mengusulkan programnya untuk menyejahterakan rakyat. Misalnya dengan mengusulkan BPJS gratis. Tapi mendapat tantangan (bukan resistensi!) tentang dari mana duitnya. Bagaimana negara membiayai program ini? Mereka sudah tahu bahwa program ini bagus, disamping akses kepada layanan kesehatan itu sejatinya adalah hak setiap warga negara. Dan karena itu adalah hak, maka sebaliknya jadi kewajiban dari penyelenggara negara untuk menyediakannya. Masyarakat sudah paham kok soal ini. Tapi dari mana duitnya? Lha dengan membayar iuran segini aja layanan BPJS sekarang kayak ngelayanin narapidana ngantri makanan kok. Apalagi dibikin gratis, bisa-bisa kita kayak narapidana yang lagi dikasih hukuman tambahan. Parah. Kembali ke pokok persoalan, dari mana duitnya untuk membiayai BPJS gratis? Apakah kita sudah mampu. Kita tahu bahwa APBN 2023 sekitar Rp 3.000 triliun. Sedangkan klaim riil BPJS tahun 2022 adalah sekitar Rp 113 triliun. Selain skema sumber dananya diambil dari PPN, lalu? Begini Kalau dulu Prof. Soemitro Djojohadikusumo pernah bilang inefisiensi anggaran itu sekitar 30% (sebelumnya dia malah bilang “Anggaran bocor sekitar 30%”, maka sebetulnya ada duit sekitar Rp 900 triliun diduga habis sia-sia. Besar ya. Dari pemeriksaan Jokowi terhadap APBD kemarin ini malah inefisensinya sekitar 80% untuk anggaran program-program di daerah. Itu untuk beberapa mata anggaran. Memang pos-nya dikamuflase diberbagai mata anggaran. Belum lagi kita menghitung anggaran daerah (APBD) yang dikorup sejak pembahasan di Banggar DPRD. Ngeri ya. Kita cuma mau bilang, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, (dan jangan lupa RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal) adalah instrumen ampuh yang bisa diharapkan menutup segala kebocoran tadi. Mengurangilah paling tidak. Ingat, koruptor itu takut miskin, mereka tidak takut masuk Sukamiskin. Semua fasilitas katanya bisa dibeli disana. Kulkas, AC, springbed sampai “liburan” semuanya “for sale”. Wallahualam. Cuma 2 – 5 tahun “menikmati” fasilitas di dalam, setelah itu mereka bisa melanjutkannya di villa masing-masing. Bahkan kembali berkiprah di parpolnya sebagai calon penjabat yang amat sangat terhormat. Relakah kita? Sayang, sampai saat ini hanya satu parpol yang terus gigih memperjuangkan RUU Perampasan Aset ini. PSI. Itu pun parpol non-parlemen. Jokowi sampai gemas. Kemana parpol lainnya? Disclaimer: Monitorindonesia.com tidak bertanggung-jawab atas kiriman artikel langsung dari pembaca dalam rubrikasi forum atau opini. #RUU Perampasan Aset

Topik:

Ruu perampasan aset

Opini Sebelumnya

Pasal “Penyiaran Berita Bohong dan Keonaran” Indonesia Lebih Kejam dari Penjajah

Opini Selanjutnya

Quo Vadis Miss Universe

Opini Terkait

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Ist)

Komisi III Mulai Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RKUHAP Dirampungkan

25 September 2025 12:46 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI sepakat mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini diharapkan menjadi senjata hukum untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi, dengan pembahasan yang dipercepat melalui inisiatif DPR.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Tertutup!

24 September 2025 13:33 WIB

Politik
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bab Hasan. (Foto: dpr.go.id)

Ketua Baleg DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Dilakukan Terbuka di Komisi III DPR RI

24 September 2025 11:00 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Nasional, Kapan Dibahas?

24 September 2025 08:23 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI)

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

10 September 2025 15:24 WIB

Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI (Foto: Istimewa)

Baleg DPR RI Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2025

9 September 2025 17:02 WIB