Gelombang protes mahasiswa yang kembali menggema di berbagai kota besar Indonesia dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan satu hal penting: ketidakpuasan publik terhadap arah kebijakan pemerintah mulai menemukan momentumnya.
Tuntutan yang diusung bukan lagi sekadar isu sektoral atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan menyentuh persoalan paling mendasar yang dirasakan masyarakat sehari-hari: hentikan pemborosan APBN, turunkan harga BBM, dan evaluasi bahkan hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara.
Di tengah kenaikan harga Pertamax yang memukul kelas menengah, keresahan itu menemukan simbolnya. Pertamax bukan lagi sekadar bahan bakar. Ia telah berubah menjadi metafora tentang daya beli yang menurun, beban hidup yang meningkat, dan persepsi bahwa negara semakin jauh dari persoalan riil rakyat.
Pertanyaannya, apakah ini momentum untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?
Secara politik, jawabannya bisa saja iya. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan hampir selalu diawali oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi ekonomi. Tahun 1966, kejatuhan Soekarno didahului krisis ekonomi dan inflasi. Tahun 1998, Soeharto tumbang setelah rakyat tidak lagi mampu menanggung beban krisis moneter.
Filsuf politik John Locke pernah menulis bahwa legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan rakyat. Ketika pemerintah gagal melindungi kepentingan rakyat, maka rakyat memiliki hak moral untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan.
Dalam konteks saat ini, sebagian kelompok mahasiswa dan masyarakat mulai melihat bahwa koreksi terhadap pemerintahan Prabowo bukan lagi soal pilihan politik, melainkan kebutuhan politik.
Namun di sinilah persoalannya menjadi jauh lebih rumit.
Politik tidak hanya berbicara tentang momentum. Politik juga berbicara tentang konsekuensi.
Jika Prabowo lengser hari ini, siapa yang akan menggantikannya?
Konstitusi Indonesia memberikan jawaban yang jelas: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di sinilah muncul dilema besar yang jarang dibicarakan secara jujur.
Banyak kritik terhadap Prabowo berangkat dari asumsi bahwa pemerintah dianggap gagal mengelola prioritas anggaran negara. Tetapi apakah pergantian kepemimpinan otomatis menghadirkan solusi?
Belum tentu.
Mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat Lawrence Summers pernah mengingatkan bahwa krisis politik sering kali lebih mahal daripada kebijakan yang ingin diperbaiki. Sebuah negara dapat kehilangan momentum investasi, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik ketika pergantian kekuasaan terjadi tanpa persiapan yang matang.
Kritik terhadap Gibran juga bukan tanpa alasan. Terlepas dari statusnya sebagai Wakil Presiden, pengalaman dan rekam jejaknya di level nasional masih relatif terbatas dibanding kompleksitas persoalan yang dihadapi Indonesia hari ini.
Indonesia bukan hanya soal mengelola APBN. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, ribuan pulau, tantangan geopolitik global, ancaman krisis pangan, energi, hingga ketidakpastian ekonomi dunia.
Filsuf Yunani kuno Plato dalam The Republic mengingatkan bahwa bahaya terbesar dalam politik adalah ketika kekuasaan berada di tangan mereka yang belum cukup memahami persoalan yang harus mereka selesaikan.
Tentu pernyataan itu tidak otomatis menjadi vonis terhadap Gibran. Namun ia menjadi pengingat bahwa pergantian pemimpin harus selalu disertai pertanyaan mendasar: apakah penggantinya lebih siap daripada yang digantikan?
Karena itu, tuntutan mahasiswa hari ini sesungguhnya tidak boleh dipersempit menjadi sekadar "turunkan Prabowo". Esensi gerakan mahasiswa selalu lebih mulia daripada sekadar pergantian figur. Mahasiswa hadir untuk mengoreksi arah kebijakan negara.
Di sisi lain, diam juga bukan pilihan.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah mengatakan bahwa kejahatan sering kali tumbuh bukan karena banyak orang jahat, melainkan karena terlalu banyak orang baik memilih diam.
Ketika masyarakat melihat adanya pemborosan anggaran, program yang tidak efektif, atau kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka kritik adalah kewajiban moral dalam demokrasi.
Maka pilihan yang paling rasional bukanlah diam, tetapi juga bukan tergesa-gesa menjatuhkan kekuasaan tanpa memikirkan dampaknya.
Yang diperlukan adalah tekanan politik yang kuat, konsisten, dan konstitusional agar pemerintah melakukan koreksi. Jika pemerintah mampu memperbaiki arah kebijakan, maka stabilitas negara tetap terjaga. Namun jika pemerintah terus mengabaikan suara rakyat, maka sejarah menunjukkan bahwa perubahan akan menemukan jalannya sendiri.
Pertamax hari ini mungkin hanya soal harga BBM. Namun di balik itu, ia telah menjadi simbol pertarungan antara harapan rakyat dan kemampuan pemerintah menjawabnya.
Momentum memang telah tiba.
Tetapi bangsa ini juga harus berani bertanya: setelah momentum itu datang, apakah kita sudah siap menghadapi konsekuensinya?
