Dimulai dari TK, Pemerintah Kejar Kualitas Siswa Miskin Sejak Usia Dini

Tangerang Selatan, MI - Upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu kini diarahkan sejak usia dini. Pendidikan taman kanak-kanak (TK) dinilai menjadi fondasi penting agar anak-anak tidak hanya sekadar bersekolah, tetapi juga mampu berkembang optimal hingga jenjang menengah atas.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Andhika Ganendra, mengungkapkan bahwa pengalaman belajar pada usia emas atau golden age berpengaruh besar terhadap capaian akademik di masa depan.

“Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, anak yang mengalami pendidikan pada usia golden age itu perkembangan akademiknya saat SMA jauh lebih pesat. Kita ingin anak-anak Indonesia bisa seperti itu,” ujar Andhika dalam Dialog Media, di Tangerang Selatan, Senin (2/3/2026).

Ia memaparkan, saat ini penerima bantuan pendidikan di jenjang SD dan SMP relatif seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan. Namun, kondisi berbeda terlihat ketika memasuki jenjang SMA.

“Di SD dan SMP itu imbang. Tapi begitu masuk SMA, penerima laki-lakinya tinggal sekitar 20 persen. Sebagian putus sekolah, sebagian beralih ke SMK. Artinya, program ini memang sudah membuka akses, tapi belum sepenuhnya meningkatkan kualitas,” katanya.

Menurutnya, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini, terutama dari keluarga miskin. Selama ini, biaya TK kerap menjadi kendala.

“Banyak anak dari keluarga miskin yang tidak mengenyam TK karena dianggap mahal. Padahal itu fase penting. Sekarang pemerintah sudah mewajibkan pendidikan prasekolah dan bantuan sudah bisa diberikan sejak TKA,” jelasnya.

Andhika berharap informasi mengenai TK gratis dan bantuan pendidikan ini dapat tersosialisasi luas, terutama menjelang tahun ajaran baru.

“Saya khawatir warga miskin belum mendengar bahwa TK sudah gratis dan ada bantuannya. Sosialisasi harus dinaikkan sebelum pendaftaran tahun ajaran baru supaya anak-anak bisa mulai merasakan TK,” ujarnya.

Ia juga menuturkan bahwa pengalokasian anggaran dilakukan secara strategis agar manfaatnya lebih luas. Dengan skema tertentu, satu alokasi bantuan di jenjang tertentu dapat dialihkan untuk menjangkau lebih banyak anak di TK.

“Intinya, dari anggaran yang ada kita manfaatkan untuk dampak yang lebih besar. Dengan biaya yang relatif kecil di TK, jangkauannya bisa lebih luas,” katanya.

Terkait validitas data penerima bantuan, Andhika memastikan pihaknya tetap membuka ruang verifikasi bagi anak yang layak tetapi belum tercantum dalam basis data sosial.

“Kalau ada yang belum masuk data, tidak langsung kita tolak. Kita verifikasi. Jangan sampai karena persoalan administrasi, anak yang sebenarnya layak justru tidak bisa sekolah,” tegasnya.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap bantuan pendidikan tidak lagi sekadar memastikan anak miskin mendapatkan ijazah, tetapi benar-benar mampu mendorong peningkatan kualitas dan daya saing mereka sejak dini.