Kampus Swasta Didorong Naik Kelas, Pemerintah Kucurkan Dana hingga Rp650 Juta per PTS

Jakarta, MI -  Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS), melalui peluncuran Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2026.

Direktur Kelembagaan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Mukhamad Najib, menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya negara untuk hadir langsung dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh.

“Pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta, baik yang hadir secara luring maupun daring pada peluncuran program ini. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya perguruan tinggi swasta,” ujar Najib dalam peluncuran yang digelar di Graha Diktisaintek, Gedung D Lantai 2, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia yang sangat besar menjadi alasan pentingnya intervensi pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas. Ia menegaskan bahwa program ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari program yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Program ini sebenarnya bukan program baru, melainkan sudah berjalan sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun pada 2025 kita mendapatkan alokasi yang cukup besar sehingga terjadi peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada 2025 terdapat sekitar 430 perguruan tinggi swasta yang mendapatkan dukungan program ini. Jumlah tersebut diupayakan tetap dipertahankan pada 2026 sebagai bentuk konsistensi komitmen pemerintah.

“Dari 2024 ke 2025 terjadi peningkatan signifikan, dan tahun ini kita usahakan jumlahnya tetap sama. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mendukung PTS,” katanya.

Dalam implementasinya tahun ini, PP-PTS menghadirkan dua skema utama. Skema pertama (Skema A) difokuskan pada peningkatan mutu proses pembelajaran melalui bantuan peralatan, baik teknologi informasi maupun laboratorium.

“Skema A ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penyediaan peralatan TIK maupun laboratorium yang mendukung kegiatan akademik,” ujarnya.

Sementara itu, Skema B diarahkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi, khususnya dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kalau skema pertama fokus pada kualitas, maka skema kedua kita dorong untuk meningkatkan relevansi. Termasuk bagaimana lulusan memiliki keunggulan dan mampu bersaing hingga tingkat global,” tutur Najib.

Ia menambahkan, bantuan pada Skema B diberikan untuk program-program yang secara spesifik memperkuat keunggulan masing-masing perguruan tinggi, termasuk melalui peralatan laboratorium yang lebih maju.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan skema ketiga berupa kemitraan antarperguruan tinggi, meski belum menjadi fokus utama tahun ini.

“Ke depan akan ada skema kemitraan, di mana PTS yang sudah unggul membina PTS lainnya. Kita ingin mendorong kolaborasi, karena tidak selamanya perguruan tinggi harus bersaing, tetapi juga perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Najib memaparkan sejumlah indikator kinerja dalam program ini. Pada Skema A, fokus diarahkan pada peningkatan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan proyek, tingkat kepuasan mahasiswa, serta angka kelulusan.

“Kita mendorong penerapan case-based learning dan project-based learning, serta meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran,” katanya.

Sementara pada Skema B, indikator mencakup efisiensi edukasi, tingkat penyerapan lulusan dengan gaji di atas upah minimum, serta penguatan kerja sama dengan mitra industri.

“Kita berharap lulusan perguruan tinggi bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji di atas UMR. Ini juga akan kita survei sebagai bagian dari evaluasi program,” ujarnya.

Dari sisi pendanaan, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp500 juta per PTS untuk Skema A dan Rp650 juta per PTS untuk Skema B.

Menutup penjelasannya, Najib berharap program ini mampu meningkatkan tiga aspek utama pendidikan tinggi, yakni aksesibilitas, kualitas, dan relevansi.

“Dengan program ini kita ingin meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi. Harapannya lulusan tidak hanya terserap di dunia kerja, tetapi juga mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan di atas UMR,” pungkasnya.