Ketua Komisi X DPR: Penutupan Prodi Perlu Kehati-hatian, Bukan Respon Jangka Pendek

Jakarta, MI - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana melakukan evaluasi hingga penutupan program studi (Prodi) yang tidak dibutuhkan dunia kerja.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, diperlukan kehati-hatian, transparansi, dan dasar kajian akademik yang kuat
dan peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industry.

Namun, dirinya mengingatkan perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja. 

“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” ujar Hetifah, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, pendekatan yang lebih tepat adalah transformasi, bukan penutupan massal. Sebab, jelasnya, prodi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.

Hetifah juga mengingatkan bahwa orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban. Oleh karena itu, ia mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.

“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” tegas Hetifah