Jakarta, MI— Enam bulan setelah bencana banjir bandang melanda wilayah Sumatra, ribuan siswa masih harus menjalani proses belajar dalam kondisi darurat. Pemerintah mencatat sebanyak 4.922 siswa terdampak bencana, sementara 1.122 siswa lainnya hingga kini masih terpaksa belajar di tenda karena sekolah mereka belum pulih sepenuhnya.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra, Tito Karnavian, mengakui proses pemulihan pendidikan memang mulai berjalan, namun belum sepenuhnya tuntas di seluruh wilayah terdampak.
“Dari 4.922, seingat saya lebih kurang hampir 3.800 itu ada di sekolah masing-masing, sudah diperbaiki,” kata Tito Karnavian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Meski sebagian besar sekolah telah direnovasi, ribuan pelajar lainnya masih harus belajar di ruang darurat, menumpang di sekolah lain, hingga menjalani kegiatan belajar mengajar di tenda pengungsian.
Data Satgas PRRP menunjukkan pemulihan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya merata di tiga provinsi terdampak banjir bandang. Sebanyak 1.122 siswa masih belajar di tenda akibat bangunan sekolah rusak berat dan belum selesai diperbaiki.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena bencana telah berlalu selama enam bulan, namun sebagian anak-anak korban banjir masih belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga masih berpacu memperbaiki infrastruktur dasar yang hancur akibat bencana. Tito mengatakan pemulihan dilakukan bertahap mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rekonstruksi permanen.
Pemerintah mengklaim seluruh akses jalan nasional kini sudah kembali terhubung. Namun sejumlah jalan provinsi masih mengalami kerusakan serius, terutama jalur penghubung Bireuen–Gayo Lues di Aceh serta beberapa ruas di Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
Satgas PRRP juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur penting pada 2026, mulai dari jalan, sungai, sekolah, hingga hunian tetap bagi korban terdampak.
Tito menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di hunian sementara.
“Yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, itu pada tahun 2027,” ujar mantan Kapolri tersebut.
Rp100 Triliun Digelontorkan untuk Pemulihan
Pemerintah telah menyetujui anggaran jumbo sebesar Rp100,166 triliun untuk pemulihan pascabencana Sumatra selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Rinciannya, sebesar Rp38,9 triliun dialokasikan pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan sisanya untuk tahap lanjutan pada 2028.
“Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” kata Tito.
Besarnya anggaran tersebut kini menjadi taruhan pemerintah untuk memastikan ribuan korban, terutama anak-anak sekolah, tidak terus hidup dalam situasi darurat berkepanjangan.**
