Jakarta, MI – Rencana pemerintah membangun 10 Universitas Republik Indonesia (URI) menuai penolakan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Lembaga tersebut bahkan mengirim surat resmi kepada Russell Group, asosiasi 24 universitas riset ternama di Inggris, agar membatalkan rencana kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam proyek tersebut.
Dalam surat yang ditujukan kepada Chief Executive Russell Group, Profesor Libby Hackett, CELIOS menilai pembangunan 10 kampus baru bukan merupakan prioritas yang tepat di tengah masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan tinggi.
Direktur CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan pihaknya mendukung kolaborasi akademik Indonesia–Inggris. Namun, menurutnya, kerja sama itu tidak seharusnya diwujudkan melalui pembangunan kampus baru yang dinilai tidak menjawab kebutuhan utama pendidikan tinggi nasional.
"CELIOS mendukung kerja sama akademik Indonesia-Inggris, tetapi menilai rencana pemerintah Indonesia membangun 10 kampus baru bernama Universitas Republik sebagai prioritas kebijakan yang keliru," tulis Media dalam surat tersebut.
CELIOS menilai persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia bukan kekurangan jumlah perguruan tinggi. Saat ini Indonesia telah memiliki 4.303 institusi pendidikan tinggi untuk sekitar 285 juta penduduk, atau sekitar satu kampus bagi setiap 66 ribu penduduk. Rasio itu disebut jauh lebih tinggi dibanding Inggris yang memiliki satu kampus untuk sekitar 418 ribu penduduk maupun Australia dengan satu kampus untuk 159 ribu penduduk.
Menurut CELIOS, tantangan terbesar justru terletak pada kualitas pendidikan, mulai dari kesejahteraan dosen, pendanaan riset, laboratorium hingga beasiswa.
Lembaga tersebut juga menyoroti masih adanya tunggakan tunjangan profesi dosen PNS yang diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun. Di sisi lain, banyak dosen disebut masih harus membiayai penelitian menggunakan dana pribadi karena minimnya dukungan anggaran.
CELIOS menilai kondisi tersebut menunjukkan anggaran negara seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat perguruan tinggi yang sudah ada dibanding membangun institusi baru.
Terkait alasan pemerintah yang ingin mencetak lebih banyak tenaga medis melalui pembangunan URI, CELIOS mengusulkan solusi berbeda. Pemerintah dinilai cukup memperluas kapasitas Fakultas Kedokteran di berbagai universitas yang telah berdiri sehingga lebih hemat biaya dibanding membangun kampus baru dari awal.
Dalam suratnya, CELIOS juga memperingatkan adanya risiko reputasi bagi Russell Group apabila tetap terlibat dalam proyek tersebut.
"Kami khawatir keterlibatan dalam proyek ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi Russell Group apabila diasosiasikan dengan kebijakan yang dikritik publik karena mengabaikan universitas yang sudah ada dan mengalihkan anggaran negara yang terbatas," tulis CELIOS.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sebelumnya mengumumkan rencana mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak calon pemimpin dan tenaga profesional.
Proyek tersebut dirancang melalui kemitraan dengan universitas-universitas anggota Russell Group, yang di antaranya menaungi University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, London School of Economics (LSE), University of Manchester, hingga University of Edinburgh.
Langkah CELIOS mengirim surat resmi ke Inggris menjadi penolakan terbuka pertama terhadap rencana kerja sama internasional dalam pembangunan Universitas Republik Indonesia, dengan alasan pemerintah dinilai seharusnya lebih dahulu menyelesaikan persoalan kesejahteraan dosen dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang telah ada.**
