Jakarta, MI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pengalamannya yang mengejutkan saat membandingkan biaya pendidikan anak di Jakarta dengan Singapura. Menurutnya, menyekolahkan anak di ibu kota Indonesia justru lebih mahal dibandingkan di negara kota tersebut.
Pengakuan itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Jakarta, Senin (3/8/2026). Ia menilai sistem pendidikan dan layanan publik yang terintegrasi di Singapura mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan orang tua.
"Saya ngelihat, mohon maaf ini, saya tidak membanggakan Singapura, tapi pengalaman aja. Saya merasa kok lebih murah di Singapura nyekolahin anak dibandingkan dengan saya di Jakarta, jujur aja," kata Tito.
Tito mengungkapkan, ketika anak-anaknya bersekolah di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan, pengeluaran keluarga membengkak setiap bulan. Selain membayar SPP sebesar Rp1,6 juta per anak, ia juga harus menyiapkan uang saku harian, biaya transportasi, bahan bakar hingga gaji sopir.
Dengan tiga anak, total biaya SPP mencapai Rp4,8 juta per bulan. Sementara uang jajan sebesar Rp50.000 per anak per hari membuat pengeluaran harian mencapai Rp150.000. Belum lagi biaya kendaraan dan sopir yang menurutnya juga mencapai sekitar Rp4,8 juta setiap bulan karena jarak sekolah yang cukup jauh.
Sebaliknya, saat menjalani pendidikan doktor (S3) di Singapura pada 2008, Tito mengaku biaya pendidikan anak jauh lebih ringan. Ia hanya membayar sekitar 100 dolar Singapura atau setara Rp600.000 per bulan dengan kurs saat itu sekitar Rp6.000 per dolar Singapura.
"Saya ingat betul bayarnya 100 dollar Singapura per bulan. Saat itu kurs masih Rp6.000, jadi hanya Rp600.000. Di Jakarta Rp1,6 juta. Kemudian kami ke sekolah jalan kaki karena hanya lima sampai tujuh menit. Anak-anak lebih sehat dan tidak perlu beli mobil," ujarnya.
Menurut Tito, perbedaan tersebut bukan hanya soal besaran biaya sekolah, tetapi juga dipengaruhi sistem pendidikan yang telah distandardisasi. Di Singapura, kualitas sekolah dinilai relatif merata sehingga orang tua tidak harus mengejar sekolah tertentu. Sistem zonasi yang terhubung dengan layanan digital pemerintah juga membuat anak bisa bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal.
Pengalaman itu dijadikan Tito sebagai contoh pentingnya percepatan digitalisasi layanan publik di Indonesia. Ia menilai penerapan e-government mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mulai dari pendaftaran sekolah hingga berbagai urusan administrasi, sekaligus mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.**
