Jakarta, MI— Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan pemerintah harus memastikan seluruh warga negara memperoleh hak pendidikan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi salah satu bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kurang mampu.
Pernyataan itu disampaikan Muzani saat membuka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Muzani mengingatkan pendidikan bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945.
"Konstitusi Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah," kata Muzani.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat menunjukkan pemerintah mulai memperkuat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyediaan sekolah, tetapi mampu menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas.
Selain Sekolah Rakyat, Muzani juga menyoroti program Sekolah Unggul Garuda. Program ini diarahkan untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan informatika.
Dua program tersebut dinilai memiliki sasaran berbeda tetapi saling melengkapi. Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sementara Sekolah Unggul Garuda diproyeksikan memperkuat kualitas sumber daya manusia unggulan Indonesia.
Muzani menegaskan pendidikan harus menjadi instrumen negara untuk memperluas kesempatan sekaligus meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Dalam pembukaan sidang, Muzani juga menyampaikan tingkat kehadiran anggota MPR. Dari total 732 anggota, sebanyak 629 hadir, sedangkan 103 anggota tidak hadir.
Dengan jumlah tersebut, Sidang Tahunan MPR 2026 dinyatakan memenuhi kuorum dan resmi dibuka.**
