Inmendagri 53/2021 tentang PPKM di Pulau Jawa dan Bali, Landasan Lahirnya Apa?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 25 Oktober 2021 13:13 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mempertanyakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Pulau Jawa dan Bali. “Inmendagri ini perlu diperjelas. Landasan aturan ini lahir apa? Apakah Kementerian Dalam Negeri sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dan kementerian perhubungan. Ini hasil Satgas Covid atau bagaimana? Jangan kemudian melahirkan polemik baru," tandas Politikus Gerindra itu dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021). Anggota Komisi V DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Perhubungan ini mengungkapkan keprihatinannya akibat pandemi pada sektor penerbangan. “Kita di Komisi V itu mulai senang melihat laporan Kementerian Perhubungan, terutama pada sektor penerbangan. 1,5 tahun sektor penerbangan ini paling keras mendapat hantaman pandemi," ujarnya. Semua lini, ungkap dia, mulai dari pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara, belum lagi UMKM dan jasa travel yang gulung tikar. "Ini juga termasuk imbasnya kepada daerah-daerah yang mengandalkan pariwisata seperti Bali dan Lombok. Kementerian harus bisa melihat secara holistik ketika membuat kebijakan, jangan sampai kebijakan yang diambil justru langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu disini," tandasnya. Kemudian, Novita juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengevaluasi Instruksi Kemendagri yang telah dikeluarkan tersebut. “Saya minta evaluasi kembali Inmendagri tersebut. Kebijakan ke-new normal-an harus disesuaikan antarsektor. Sekaligus saya minta untuk tes PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya untuk alat diagnosis covid-19, untuk screaning cukup tes SWAB antigen saja. Apalagi untuk penerbangan sudah mewajibkan vaksin saat ini. Kita tempatkan sebagaimana mestinya," tandasnya. "Upaya ini merupakan bentuk dukungan untuk kebangkitan sektor penerbangan di tanah air, terutama dalam menghidupkan kembali ekonomi di lingkungan bandara yang telah lama dan paling parah terkena imbas pandemi," tutupnya. (zan)

Topik:

PPKM inmendagri

Berita Sebelumnya

Demokrat Tergelitik Dengar Ajakan Sekjen PDIP

Berita Selanjutnya

Ormas Tikus Jadi Parpol, Minus Tokoh Nasional, Asli Parta Rakyat