Aksi Serentak 24 Provinsi, LMND Tuntut KPK Periksa Menteri Erik dan Luhut

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 7 November 2021 14:55 WIB
Monitorindonesia.com - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) berencana melakukan aksi serentak di 24 provinsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir atas dugaan keterlibatan dalam bisnis PCR. Wakil Ketua Umum LMND, Samsudin Saman mengatakan, laporan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke KPK beberapa hari yang lalu perlu didukung gerakan mahasiswa sebab pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bisnis sendiri merupakan bentuk olgarki yang merongrong bangsa. “Gerakan Mahasiswa sudah lama tertidur, kini sudah saatnya terbangun,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (7/11/2021). Samsudin menilai, keterlibatan pejabat negara dalam bisnis tes PCR ini sangat melukai hati rakyat yang sedang kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19, tetapi para pejabat justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk menumpuk kekayaan. "LMND sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang progresif, sudah sewajarnya ikut merasakan penderitaan rakyat akibat kebijakan pemerintah yang menindas di masa sulit," tandasnya.

Topik:

KPK PRIMA LMND bicnis pcr aksi mahasiswa

Berita Sebelumnya

Pemuda Marhaenis Deklarasikan Dukungan untuk LaNyalla Capres 2024

Berita Selanjutnya

Soal Investasi Gula, Gerindra Sindir Menperin Agus Gumiwang

Berita Terkait

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

4 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

12 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

12 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

14 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Massa Geruduk KPK: Tangkap dan Adili Jokowi!

15 jam yang lalu

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

16 jam yang lalu