PDIP Minta Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR untuk Mundur!

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 10 November 2021 10:47 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam bisnis PCR mencerminkan betapa kepentingan bisnis lebih menonjol ketimbang kepentingan publik. "Yang jelas terlihat adalah adanya konflik kepentingan (conflict of interest) antara peran pembuat kebijakan publik dan peran sebagai pengusaha. Nurani kebijakan bercampur aduk dan terkontaminasi naluri keuntungan," kata Hendrawan kepada wartawan, Selasa (10/11/2021). Menurut politikus PDIP ini, bagi mereka yang memang terbukti dalam dugaan bisnis PCR ini demi penghormatan terhadap akal sehat dan janji jabatan maka diminta sebaiknya mundur. "Di negara dengan tingkat keadaban yang tinggi, mereka-mereka yang terbukti menjadikan pos jabatan publik sebagai unit maksimisasi keuntungan pribadi, diminta untuk mundur, demi penghormatan terhadap akal sehat dan janji jabatan," tegasnya. Tak hanya itu, Legislator dari dapil Jawa Tengah X ini merasa aneh terhadap pejabat publik yang selama ini jadi tontonan masyarakat seolah-olah tidak menghiraukan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. "Anehnya, di negara berkembang, mundur justru sering dianggap sebagai bentuk kesalahan dan kekalahan. Ini yang selama ini jadi tontonan publik, pejabat seperti tak peduli dan tuli dengan aspirasi publik," pungkasnya. Lebih lanjut Hendrawan mengatakan, kasus seperti ini sebagai penyakit tuna moral/tuna etika yang jelas-jelas merupakan masalah serius. "Penyakit "tuna moral" ini merupakan masalah serius kita, sampai-sampai MPR membuat Tap MPR VI/2003 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," tutupnya. Diketahui, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terkait dengan bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Luhut memiliki saham di PT GSI secara tidak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengan dirinya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. Erick Thohir juga ikut terseret karena ada nama Yayasan Adaro yang ikut menjadi pemegang saham di PT GSI. Adaro sendiri merupakan perusahaan batubara milik Garibaldi Thohir yang tidak lain merupakan kakak Erick. Genomik Solidaritas merupakan perusahaan baru yang bergerak dalam bidang penyediaan tes PCR dan swab antigen yang didirikan tidak lama setelah pandemi COVID-19 merebak pada 2020 lalu. Perusahaan ini didirikan bersama dengan pengusaha-pengusaha besar lainnya. (Wawan)

Topik:

bisnis pcr

Berita Sebelumnya

Ini Tiga Pekerjaan Rumah Panglima TNI

Berita Selanjutnya

Soroti Bisnis PCR, KAMI: Serampangan dan Brutal