Pokok-Pokok Haluan Negara Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil

Adelio Pratama

Diperbarui 16 November 2021 19:45 WIB

Pokok-Pokok Haluan Negara Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil

Monitorindonesia.com - Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PPHN tidak akan mengurangi ruang, kewenangan, dan kreativitas pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan. "Hadirnya PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensil. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1), tidak akan tergerus sedikitpun peran dan otoritasnya dengan hadirnya PPHN," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Webinar Series MPR, 'PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil' secara virtual di Jakarta, Selasa (16/11/21). Turut hadir menjadi narasumber antara lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Anggota DPD-MPR RI yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, pengamat parlemen Sebastian Salang. Bamsoet menjelaskan, kehadiran PPHN akan tetap disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensil pada umumnya. Antara lain, presiden dan wakil dipilih secara langsung oleh rakyat, memiliki masa jabatan yang tetap, serta tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik dan tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri dan pejabat setingkat menteri. "Kehadiran PPHN justru memberikan payung hukum bagi presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih teknokratis. Rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat elektoral," jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah. Seperti pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut dan pembangunan konektivitas antarwilayah, serta berbagai rencana pembangunan strategis lainnya. "PPHN juga dapat membantu pemerintah mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Koordinasi antara pusat dengan daerah yang seringkali tidak selaras atau bahkan bertabrakan dan bertolak belakang, bisa diminimalisir. PPHN juga dapat menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan anggaran negara yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan pada setiap pergantian pemerintahan," pungkas Bamsoet.

Topik:

Bamsoet Pokok-Pokok Haluan Negara

Pokok-Pokok Haluan Negara Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil

Berita Sebelumnya

DPD Ajak Mahasiswa IAIN Parepare Dukung Wacana Amandemen ke-5 UUD 1945

Berita Selanjutnya

Partai Oposisi Melempem, Fahri Hamzah: Mending Nonton Wonder Woman

Berita Terkait

Mereka yang Belum Tersentuh Hukum di Kasus Windu Aji

Menyelaraskan Orientasi Partai Golkar dengan Program Prioritas Presiden

Langkah Awal Pemulihan Sektor Industri dan UMKM

Bela Negara Merawat Eksistensi Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

Amandemen Kelima UUD NRI 1945 untuk Optimalisasi Praktik Ketatanegaraan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K