Partai Oposisi Melempem, Fahri Hamzah: Mending Nonton Wonder Woman

Monitorindonesia.com - Partai politik (Parpol) di Parlemen yang selama ini menyebut dirinya oposisi, tetapi pada kenyataannya malah semakin melempem dan tidak berani menggunakan hak imunitas (kekebalan) nya, kena 'sentil' lagi dari mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. "Mereka ini (Anggota Parlemen) tidak mudah ditaklukkan oleh marabahaya politik karena kebal. Jalurnya resmi. Tapi kalau kekebalan nggak dipakai mendingan nonton Wonder Woman ada Gal Gadot (artis pemeran utama) daripada nonton partai oposisi planga plongo," sindir Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/11/2021). Padahal, kata Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini, sistem negara ini sudah mengatur bahwa kalau ada kecemasan umun tentang negara, maka yang kebal-kebal, punya inunitas dan fasilitas seperti partai yang duduk di Parlemen, maju ke depan untuk membela rakyat. "Di dunia ini, semakin dinamis parlemennya, eksekutif makin sehat. Tetapi kalau semakin melempem parlemennya, maka eksekutif makin tidak sehat. Ini hukum tak tertulis!" ujar Fahri. Dia menambahkan bahwa rakyat sudah menugaskan para wakilnya yang duduk di Parlemen untuk hajar kejahatan dalam negara. Parpol oposisi yang ada di Parlemen, lanjut dia, jangan cuman ngomel. Tapi, dengan kekebalan yang dimiliki harusnya memanggil, menginvestigasi dan bongkar setiap ada permasalahan maupun kejanggalan. "Kalau rakyat yang ngomel wajar. Tapi kan bisa kena ITE, sementara kalian kebal. Nah kekebalan kalian jangan dipakai mgomel. Panggil, investigasi, bongkar! Berani nggak?" tantang Fahri. Hak imunitas atau kekebalan yang melekat didiri setiap Anggota Dewan (DPR dan DPD), masih menurut Fahri, digunakan untuk menaklukkan kejahatan negara, bukan malah dipakai pencitraan untuk menarik simpati rakyat. Padahal mereka lari dari tugas utama untuk melindungi rakyatnya. "Mereka kita kasi hak Sidak (inspeksi mendadak), tapi dipakai untuk tinjau proyek. Terhadap kejanggalan dalam penyelenggaraan negara dan penegakan hukum tak berani disentuh. Jadi kekebalan hanya untuk klitikan dan petak umpet. Tidak membuat kejahatan jabatan dan negara bertekuk lutut," pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (Ery)