Dukung Penghentian Ekspor Nikel Mentah, LaNyalla: Kedaulatan Bangsa Harus Ditegakkan!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 19 November 2021 19:20 WIB
Muna, Monitorindonesia.com - Sikap Presiden Joko Widodo melarang  ekspor bahan mentah bijih nikel didukung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia mengatakan, Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman negara-negara Eropa yang akan membawa masalah ini ke organisasi perdagangan dunia, WTO. "Justru ini saat yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Buktikan jika kita negara yang kuat," tutur LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Jumat (19/11/2021). Senator asal Jawa Timur itu berharap Presiden Joko Widodo konsisten dengan sikapnya. "Harus ada komitmen dari pemerintah. Jangan sampai ucapan yang disampaikan presiden digembosi dengan ditakut-takuti. Kita akan dukung agar Presiden konsisten dengan sikapnya," jelasnya. Dalam penilaian LaNyalla, ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kuat. Ia mengibaratkan ekonomi Indonesia sebagai kapal yang memiliki tiga palka. Dijelaskannya, tiga palka yang dimiliki Indonesia untuk menunjang ekonomi adalah koperasi, BUMN dan swasta. "Dengan tiga palka itu, seandainya kapal bocor tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya. Dengan begitu, problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya. "Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," jelasnya. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. "Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegas LaNyalla. Sebagai contoh, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, hal ini berlaku dengan sektor-sektor yang lain. Sebelumnya,  Presiden Joko Widodo bersikukuh melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO). "Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," seru Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bercerita, saat pertemuan G20 banyak negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menegaskan sikap itu diambilnya agar rakyat Indonesia bisa merasakan nilai tambah (added value) dari nikel, hingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya. "Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," keluhnya.

Topik:

Industri Nikel stop ekspor nikel bijih nikel

Berita Sebelumnya

Kepala BSSN: Perang Informasi Lebih Mudah dan Murah, tapi Dampaknya Luar Biasa

Berita Selanjutnya

Penangkapan Anggota Fatwa MUI oleh Densus, Begini Kata Mantan Kepala BNPT

Berita Terkait

Hukum
Bobby Nasution (kiri) dan Airlangga Hartarto (kanan) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Bobby Nasution dan Airlangga soal Dugaan Penyelundupan 5,3 Juta Ton Bijih Nikel ke China

29 Mei 2025 17:34 WIB