Politikus Demokrat Dukung Pihak yang Menolak Presidential Threshold 20 Persen

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Desember 2021 20:33 WIB
Monitorindonesia.com- Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR Anwar Hafid mendukung desakan sejumlah pihak yang meminta agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold (PT) bisa diturunkan hingga 0 persen. "Partai Demokrat sebetulnya tidak juga dalam konsisten harus nol persen, tapi setidaknya ada pengurangan dari itu," kata Anwar kepada wartawan, Kamis, (9/12/2021). Menurut Anwar, pengurangan ambang batas pencapresan ini penting agar kontestasi Pilpres 2024 tidak hanya menampilkan dua pasangan calon, apalagi calon tunggal. Bila ini terjadi, iklim demokrasi di Tanah Air semakin buruk. "Sehingga di 2024 kita bisa benar-benar pesta demokrasi di mana ditampilkan banyak pemimpin, banyak partai yang bisa mengajukan calon sehingga rakyat punya alternatif," ujarnya. Anwar juga bependapat ambang batas pencapresan 20 persen bukan tidak mungkin akan mengulang pengalaman Pemilu 2019. Bagi Anwar, stabilitas sosial masyarakat menjadi pertaruhan dari syarat tersebut. "Pembelahan di tengah masyarakat itu sangat resisten, sangat riskan," pungkas politisi Demokrat it. Diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu mengatur ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Kemarin, gugatan terhadap ambang batas pemilihan presiden dari 20 persen menjadi 0 persen dilakukan oleh Politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono. Eks aktivis mahasiswa ini menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai aturan itu menguntungkan dan menyuburkan oligarki. Ferry memberikan kuasa kepada Refly Harun.

Topik:

presidential threshold

Berita Sebelumnya

Puan Maharani Dukung BDF untuk Perkuat Demokrasi di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19

Berita Selanjutnya

Hari HAM Sedunia, Puan Maharani: RUU TPKS Jadi Pelindung Hak Perempuan

Berita Terkait

Politik
Bambang Soesatyo (Foto: Dok MI)

Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencapresan

9 Januari 2025 19:46 WIB

Monitor Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan di awal tahun 2025 dengan menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut MK aturan ini inkonstitusional karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat seperti dijamin di UUD 1945. (Foto: Dok MI)

Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, MK Geser Pendiriannya

2 Januari 2025 22:44 WIB