Hari HAM Sedunia, Puan Maharani: RUU TPKS Jadi Pelindung Hak Perempuan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 10 Desember 2021 14:18 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlindungan terhadap perempuan dalam peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember. Hak bagi perempuan untuk mendapat perlindungan, disebut Puan, salah satunya hadir melalui Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sedang diperjuangkan DPR RI. "HAM merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam demokrasi, termasuk di antaranya terhadap perempuan. Dan RUU TPKS menjadi wadah pelindung bagi hak-hak perempuan," kata Puan Maharani melalui keterangan pes tertulisnya, Jumat (10/12/2021) terkait peringatan hari HAM Sedunia yang jatuh hari ini. Puan Maharani yang juga mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini juga mengingatkan, perempuan merupakan unsur penting dalam pembangunan negara. Oleh karenanya bertepatan dengan hari HAM Sedunia ini, perempuan harus mendapat perlindungan mengingat banyak korban kasus-kasus kekerasan seksual datang dari kalangan perempuan. "RUU TPKS bukan hanya terkait pada perlindungan korban kekerasan seksual semata. Lebih dari itu, RUU TPKS erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Dan selama ini, hak-hak perempuan kerap kali tersandera dengan kondisi sosial budaya kita. Maka sering sekali perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tak bisa membela diri dan kesulitan mendapat perlindungan," ujarnya. Oleh karena itu, lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, RUU TPKS sangat dibutuhkan agar bisa menjamin terpenuhinya hak-hak terhadap perempuan. Apalagi, ditambahkan Puan, RUU TPKS berfokus kepada korban dan juga mengatur pencegahan kekerasan seksual. "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan mengedepankan gender equity dan gender equality. Dan dengan RUU TPKS, itu menandakan negara hadir untuk korban-korban kekerasan seksual yang selama ini termarjinalkan," tegasnya. Setelah melalui berbagai dinamika, Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya sepakat dengan RUU TPKS. RUU yang telah diperjuangkan sejak lama itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI. "Kami berharap pemerintah segera mengirimkan surpres agar RUU TPKS bisa dibahas bersama untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang. UU TPKS akan menjadi komitmen negara memberikan perlindungan hak perempuan dari segala bentuk kekerasan," sebut Puan Maharani. Lebih lanjut, RUU TPKS dinilai bisa mempersempit gap aturan hukum yang ada jika nantinya disahkan. Puan mengatakan, penegak hukum dapat mempunyai pedoman yang lebih rigid dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan kehadiran UU TPKS. "Selain untuk melindungi hak perempuan, RUU TPKS diharapkan mampu menjadi jawaban atas kekosongan hukum dalam kasus-kasus tindak kekerasan seksual di Tanah Air," ungkap Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut. Di peringatan Hari HAM Sedunia, Puan juga mengingatkan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama. Untuk itu, negara harus bisa memastikan penegakan HAM dari sisi sipil, hukum, politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. "Negara pun harus bisa menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negaranya," tutup Puan Maharani. (Ery)

Topik:

ruu tpks ham sedunia

Berita Sebelumnya

Politikus Demokrat Dukung Pihak yang Menolak Presidential Threshold 20 Persen

Berita Selanjutnya

Sabam Sirait, Setia Sampai Akhir Hayat Tegakkan Demokrasi di Tanah Air