Senator Ini Minta Parpol Berani Bersuara Dukung PT Nol Persen

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 14 Desember 2021 13:01 WIB
Monitorindonesia.com - Senator DPD RI yang juga penggugat nol persen di Mahkamah Konstitusi, Fachrul Razi, meminta parpol (partai politik) di parlemen dan luar parlemen untuk bersama sama berjuang agar presidential threshold (PT) nol persen. Dukungan kembali mengalir terkait presidential threshold nol persen. Kali ini datang dari dua parpol, yakni PAN dan Demokrat. Penggugat PT nol persen di MK, Senator asal Aceh Fachrul Razi minta bukan hanya PAN dan Partai Demokrat yang berani bersuara, namun semua partai juga ikut bersuara. "Kami menunggu parpol lainnya bersuara di media agar PT menjadi nol persen," tegas Senoator itu, Selasa (14/12/2021). Menurut Fachrul Razi, partai harus mengambil sikap untuk mendukung agar ambang batas presiden menjadi nol. "Sehingga akan banyak peluang putra bangsa untuk memimpin negeri ini," ujarnya. Senator ini menegaskan, presidential threshold nol persen merupakan upaya agar Indonesia bisa mendapatkan legalisme pilpres yang lebih adil, demokratis dan kompetitif. Sebelumnya, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan sikap PAN setuju presidential threshold nol persen sudah ditunjukkan sejak pembahasan revisi UU pemilu pada 2017 lalu. Viva menyampaikan sejumlah alasan yang melandasi dukungan tersebut. Dia menilai syarat presidential threshold nol persen akan mereduksi potensi konflik. "Menghilangkan bahaya potensi konflik akibat pasangan calon sedikit, hanya 2 paslon, yang memasukkan nilai primordial ke dalam turbulensi politik dan kayu bakar elektabilitas. Jika paslon lebih dari 3, potensi konflik relatif rendah," papar dia. Menurutnya, presidential threshold nol persen juga baik untuk regenerasi pemimpin di negeri ini. Viva Yoga meyakini, dengan presidential threshold nol persen, calon-calon pemimpin baru negara ini akan bermunculan di Pilpres 2024. Selanjutnya, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hassan dari Fraksi Partai Demokrat pernah mengatakan, Dengan presidential threshold nol persen, pemilihan presiden dan Wakil Presiden tentunya akan mengedepankan gagasan kebangsaan, ketimbang mengedepankan kepentingan parpol. "Dengan presidential threshold nol persen, kita memberikan hak penuh dan alternative kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dipercaya dan diinginkan oleh rakyat," imbuh Syarief.

Topik:

presidential threshold

Berita Sebelumnya

Bamsoet: Konstitusi Tidak Boleh 'Anti' Terhadap Perubahan

Berita Selanjutnya

Kongres VI KPPI Tetapkan Kanti W Janis Sebagai Ketua Presidium 2021-2026

Berita Terkait

Politik
Bambang Soesatyo (Foto: Dok MI)

Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencapresan

9 Januari 2025 19:46 WIB

Monitor Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan di awal tahun 2025 dengan menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut MK aturan ini inkonstitusional karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat seperti dijamin di UUD 1945. (Foto: Dok MI)

Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, MK Geser Pendiriannya

2 Januari 2025 22:44 WIB