Bamsoet: Konstitusi Tidak Boleh 'Anti' Terhadap Perubahan

Adelio Pratama

Diperbarui 13 Desember 2021 18:22 WIB

Bamsoet: Konstitusi Tidak Boleh 'Anti' Terhadap Perubahan

Monitorindonesia.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan seiring perkembangan zaman, bangsa Indonesia akan selalu dihadapkan pada dinamika tantangan kehidupan kebangsaan. Ke depan, bukan tidak mungkin generasi penerus bangsa akan mempunyai persepsi yang berbeda dalam memaknai peradaban di masa sekarang, termasuk dalam memaknai narasi konstitusi. "Idealnya, konstitusi yang kita bangun dan perjuangkan adalah konstitusi yang 'hidup' (living constitution) dan yang 'bekerja' (working constitution). Konstitusi yang hidup adalah yang mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman. Konstitusi yang 'bekerja' adalah yang benar-benar dijadikan rujukan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Bamsoet usai Seminar Nasional 'Aktualisasi UUD NRI 1945 dalam Penyelenggaraan Negara: 23 Tahun Reformasi'. Seminar diselenggarakan Laboratorium Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Badan Pengkajian MPR RI, dan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia secara daring, di Jakarta, Senin (13/12/2021). Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, karena konstitusi terikat oleh realitas zaman, maka agar 'hidup' dan 'bekerja', konstitusi tidak boleh 'anti' terhadap perubahan. Perubahan zaman adalah sebuah kensicayaan yang tidak mungkin dihindarkan. "Tugas kita bersama memastikan adalah memastikan perubahan tersebut ke arah perbaikan. Tentunya dengan mengedepankan sikap kenegarawanan, menjunjung tinggi kehendak daulat rakyat, serta memastikan kelestarian nilai-nilai luhur yang menjadi original intent para founding fathers dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Bamsoet. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, dari tahun 1999 hingga 2002, MPR telah melakukan empat kali amendemen. Di satu sisi, perubahan konstitusi dinilai telah membawa angin segar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembatasan masa jabatan presiden secara tegas, pemilihan presiden yang dilaksanakan secara langsung, dan ketentuan mengenai hak azasi manusia (HAM) yang diatur dalam bab tersendiri, adalah beberapa aspek yang dianggap sebagai kemajuan dalam kehidupan demokrasi di tanah air. "Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai masih terdapat kelemahan sistematika dan substansi pada konstitusi pasca amendemen. Persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga negara juga masih menyisakan problematika tersendiri. Ditambah lagi, kenyataan bahwa perubahan Konstitusi tidak serta-merta menumbuhkan budaya taat berkonstitusi, atau menjamin segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, sudah sejalan dengan Konstitusi," jelas Bamsoet. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) menambahkan, dalam konsepsi negara demokratis, amendemen konstitusi bukanlah sesuatu yang tabu. Bahkan negara Amerika Serikat yang telah sekian lama menjadi rujukan global dalam implementasi sistem demokrasi, juga telah beberapa kali melakukan amendemen. "Sejak tahun 1789, ribuan kali upaya amendemen telah diusulkan melalui Komite Kongres Amerika Serikat, dan ratusan kali usulan amendemen disampaikan pada setiap sesi Kongres. Dari jumlah itu, Kongres Amerika secara resmi telah mengajukan 33 kali amendemen Konstitusi, dan hasilnya sebanyak 27 kali amendemen telah diratifikasi oleh negara-negara bagian," pungkas Bamsoet.

Topik:

Bamsoet MPR amandemen Konstitusi Universitas Surabaya Badan Pengkajian MPR

Bamsoet: Konstitusi Tidak Boleh 'Anti' Terhadap Perubahan

Berita Sebelumnya

Soal Presidential Threshold 20 Persen, Pengamat: Biarkan Saja DPD Berjuang Setengah Mati

Berita Selanjutnya

Senator Ini Minta Parpol Berani Bersuara Dukung PT Nol Persen

Berita Terkait

Pernyataan Safaruddin "Jangan Hantam DPR" ke Calon Hakim MK Memalukan: Seperti Membongkar Selimut Tebal yang Menutup Misi DPR

Bela Negara Merawat Eksistensi Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

Amandemen Kelima UUD NRI 1945 untuk Optimalisasi Praktik Ketatanegaraan

Ketua MPR: Apakah Konstitusi Perlu Disempurnakan Atau Tidak?

MPR: Indonesia Miliki Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K