Wakil Ketua Komisi III DPR Dukung Kebijakan Kapolri Soal Dibentuknya Direktorat PPA di Mabes Polri
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
3 Januari 2022 15:41 WIB
![Wakil Ketua Komisi III DPR Dukung Kebijakan Kapolri Soal Dibentuknya Direktorat PPA di Mabes Polri](https://monitorindonesia.com/2021/05/Ahmad-Sahroni.jpg)
Monitorindonesia.com- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung dan mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap pengembangan instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satunya adalah pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan dibentuk menjadi direktorat tersendiri di Mabes Polri.
Menurut Politikus Partai Nasdem ini, hal itu merupakan terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.
“Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, di mana Polri akan memiliki Direktorat PPA sendiri. Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (3/1/2022).
Ia menambahkan, dengan adanya Direktorat PPA nanti, diharapkan penanganan kasus hukum terkait kekerasan perenpuan dan anak bisa lebih maksimal. Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.
“Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus menghadirkan layanan yang lebih maksimal pada korban. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya. Bisa dengan rehabilitasi, trauma healing,” jelasnya.
Untuk itu, dengan terbentuknya wadah PPA itu, Sahroni meminta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
"Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. Kita harapkan, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak,” pungkasnya.
Berita Terkait
Hukum
![Polri Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum soal Judi Online, Inisial T segera Tersangka! Ilustrasi - Judi Online (Judol) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/judi-online-6.webp)
Polri Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum soal Judi Online, Inisial T segera Tersangka!
12 jam yang lalu
Hukum
![Pakar Hukum Dorong Mabes Polri Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Banten dan Jabar Kegiatan usaha tambang galian C diduga ilegal makin marak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kegiatan-usaha-tambang-galian-c-diduga-ilegal-makin-marak-di-wilayah-provinsi-jawa-barat-dan-banten.webp)
Pakar Hukum Dorong Mabes Polri Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Banten dan Jabar
26 Juli 2024 14:20 WIB
Hukum
![Polda Sulit Diandalkan! Mabes Polri dan Kementerian Terkait Didesak Tindak Tegas Tambang Galian C Ilegal di Jabar dan Banten Kegiatan usaha tambang galian C diduga ilegal makin marak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kegiatan-usaha-tambang-galian-c-diduga-ilegal-makin-marak-di-wilayah-provinsi-jawa-barat-dan-banten.webp)
Polda Sulit Diandalkan! Mabes Polri dan Kementerian Terkait Didesak Tindak Tegas Tambang Galian C Ilegal di Jabar dan Banten
25 Juli 2024 19:19 WIB
Hukum
![Polri Ungkap TPPO 4 Negara senilai Rp1,5 Triliun: Indonesia, China, Thailand dan India Mabes Polri (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/mabes-polri.webp)
Polri Ungkap TPPO 4 Negara senilai Rp1,5 Triliun: Indonesia, China, Thailand dan India
17 Juli 2024 14:56 WIB